PERSPEKTIF HUKUM KEBIJAKAN ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN DI KABUPATEN SUMENEP MENJADI TAMBAK UDANG
DOI:
https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.5Keywords:
land, conversion, SumenepAbstract
Abstract
The paper aims to analyse the factors causing of issuance of permit to investors to convert the function of agricultural land located close to the coastal land in Sumenep regency to become a shrimp pond and its legal consequences. Whereas the policy of the transfer of function is contrary to the laws and regulations concerning land use and spatial planning, in particular the provisions set forth in Government Regulation Number 16 year 2004 concerning Land Use. This is an empirical juridical research using sociological juridical approach. The result shows that there are legal factors and non-legal factors that cause Sumenep Regency Government to issue permits to shrimp pond investors. The legal consequences of such policy include the privatization of the beach and against the spirit of land reform.
                  Â
Â
Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab dikeluarkannya izin kepada investor untuk mengalih fungsikan tanah pertanian yang lokasinya berdekatan dengan tanah pesisir di Kabupaten Sumenep menjadi tambak udang beserta akibat hukumnya. Padahal kebijakan alih fungsi tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang penatagunaan tanah dan penataan ruang, khususnya ketentuang-ketentuan yang diatur di dalam PP Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah. Untuk menjawab tulisan tersebut, digunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasilnya, terdapat faktor hukum dan faktor non hukum yang menyebabkan Pemerintah Kabupaten Sumenep mengeluarkan izin kepada investor tambak udang. Adapun akibat hukum dari adanya kebijakan tersebut, diantaranya adalah adanya privatisasi pantai dan bertentangan dengan semangat pembaruan agraria.
References
Buku
Parlindungan, A.P. Komentar Atas Undang-undang pokok Agraria. Bandung: Mandar Maju, 1991.
Wiyata, A. Latief. Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura. Yogyakarta: LKIS, 2013.
Sodiki, Achmad. Politik Hukum Agraria. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
Gunawan Wiradi. Reforma Agraria – Perjalanan yang Belum Berakhir. Bogor: Sajogyo Institute, 2009.
Nurjaya, I Nyoman. Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum. Jakarta: Prestasi Pustaka publisher, 2008.
Koeswahyono, Imam. Hukum Penatagunaan tanah dan Penataan Ruang di Indonesia. Malang: UB Press, 2012.
Ridwan, Juniarso. Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah. Bandung: Nuansa, 2016
Kuntowijoyo. Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris Madura. Yogyakarta: Mata Bangsa, 2017.
Friedman, Lawrence M. The Legal System : A Social Science Perspective. New York: Russel Sage Foundation, 1969.
Rifa’i, Mien Ahmad. Manusia Madura. Yogyakarta: Pilar Media, 2007.
Saputra, Muhammad Ilham Ari. Reforma Agraria Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Razif dkk. Sejarah/ Geografi Agraria Indonesia. Yogyakarta: STPN Press, 2017.
Artikel Ilmiah
Devina, Dyah. “Kriteria Asas Pemisahan Horizontal Terhadap Penguasaan Tanah Dan Bangunanâ€. Jurnal Yuridika Vol. 32, No. 2, (Mei 2017)
Safa’at, Rachmad dan Dwi Yono. “Pengabaian Hak Nelayan Tradisional Masyarakat Hukum Adat dalam Politik Perundang-undangan Pengelolaan Sumber Daya Pesisirâ€. Jurnal Arena Hukum Vol. 10, No. 1, (April 2017)
Peraturan Perundang-undangan :
Undang-undang Dasar Negara Republik indonesia tahun 1945
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-poko Agraria
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033
Internet :
Putri Kusuma Sanjiwani, Pengaturan Hukum Terhadap Privatisasi Sempadan Pantai Oleh Pengusaha Pariwisata Di Provinsi Bali, http://www.academia.edu,
Putri Kusuma Sanjiwani, Pengaturan Hukum Terhadap Privatisasi Sempadan Pantai Oleh Pengusaha Pariwisata Di Provinsi Bali, http://www.academia.edu,
http://islambergerak.com/2014/04/rebutan-minyak-di-pulau-garam/
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2020 Azna Abrory Wardana
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
This journal embed or display simple machine-readable CC licensing information. This journal allow reuse and remixing of content in accordance with a Creative Commons license, Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC). This license (CC BY NC) allows other users to re-edit / rewrite and rebuild a work non-commercially as long as the user gives credit and licenses his new work in the same domain.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
