https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/issue/feed Arena Hukum 2022-04-28T00:00:00+00:00 Arena Hukum arenahukum@ub.ac.id Open Journal Systems <p><strong>P-ISSN <a href="http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&amp;1180436631&amp;1&amp;&amp;" target="_blank" rel="noopener">0126-0235</a> | E-ISSN <a href="http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&amp;1460349313&amp;1&amp;&amp;" target="_blank" rel="noopener">2527-4406</a></strong><br /><br /><strong><strong><strong>ARENA HUKUM</strong> </strong></strong>is published by Faculty of Law, University of Brawijaya Malang-East Java-Indonesia.<strong> ARENA HUKUM </strong>was a member of <strong>Indonesian Law Journal Association (APJHI). <strong>ARENA HUKUM</strong> </strong>first published in 1979.</p> <p><strong>ARENA HUKUM</strong>, is an open-access peer reviewed journal that mediate the dissemination of academicians, researchers, and practitioners in law. The Editorial aims is to offer an academic platform for cross-border legal research in which boundaries of <strong>the specific topic issues such as Civil Law, Criminal Law, Constitutional Law, Administrative Law and International Law.</strong></p> <p><strong>Arena Hukum</strong> accepted submission from all over the world. All submitted articles shall never been published elsewhere, original and not under consideration for other publication (<strong>For checking Plagiarism, ARENA HUKUM Editorial Board will screen plagiarism with using <strong><a href="http://plagiarismcheckerx.com/" target="_blank" rel="noopener">Plagiarism Checker</a> </strong>Program. If it is found plagiarism indication (above 20%), editorial board will automatically reject the manuscript immediately.</strong>).</p> <p>All articles submitted to this journal should be used<strong> Chicago-APA styles</strong> and used references tools such as <strong>Mendeley</strong>. All articles are written in <strong>Bahasa and</strong> <strong>English language</strong>.</p> <p>Since August 2016 we are a proud member of <strong>CROSSREF</strong>. <strong>Arena Hukum</strong> <strong>DOI</strong> <strong>prefix</strong> is <strong>10.21776</strong>. Therefore, all articles published by <strong>Arena Hukum</strong> will have unique<strong> DOI number</strong>.<strong> </strong></p> <p><strong>ARENA HUKUM </strong>has been indexed in<strong> ISJD, IPI, GOOGLE SCHOLAR</strong>, <strong>ONESEARCH</strong>, <strong>EBSCO</strong> and under-reviewed at<strong> ASEAN CITATION INDEX </strong>and<strong> PROQUEST</strong>.</p> <p><strong>ARENA HUKUM</strong> has been also accredited for five years as scientific journal based on<strong> Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia SK No 158/E/KPT/2021 </strong>dated 29th December 2021 (2021 - 2025) and indexed in <strong>SINTA 2.</strong></p> <p>We would like to announce that <strong>ARENA HUKUM</strong> has added more articles. This changes is starting from April 2018 (Vol. 11 No. 1) edition. Adding more articles from <strong>8</strong> to <strong>10</strong> is to increase <strong>ARENA HUKUM</strong>'s citation. It is also to reduce the waiting time of accepted manuscripts to be published in our database.</p> https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/1827 Rasionalisasi Pengadilan Agraria Di Indonesia Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Agraria Berkeadilan 2022-04-06T05:52:05+00:00 Imam Koeswahyono imam.koes@ub.ac.id Diah Pawestri Maharani dpmaharani@ub.ac.id <p>Pewujudan keadilan dalam bidang pertanahan merupakan amanat konstitusi sebagaimana Pasal 33 UUD RI 1945 Meskipun demikian hingga saat ini terdapat banyak pelanggaran dan konflik agraria yang terjadi, yang dapat dikatakan sebagai extraordinary karena di dalamnya terdapat konflik struktural dan berkaitan dengan kemampuan secara ekonomi yang dimiliki oleh kelompok tertentu Guna mewujudkan mekanisme peradilan yang berkeadilan dalam mengatasi konflik agrarian diperlukan suatu lembaga khusus Penelitian ini menggagas Pengadilan Agraria sebagai peradilan khusus yang memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus konflik agrarian Pembentukan Pengadilan Agraria semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam penyelesaian konflik agraria dan sebagai institusi penegakan hukum yang independen Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual</p> 2022-04-28T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Arena Hukum https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/1460 Perseroan Perorangan Pasca Uu Cipta Kerja:Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal 2022-04-19T01:20:48+00:00 Desak Putu Dewi Kasih dewi_kasih@unud.ac.id <p>Artikel ini menganalisis konsep Perseroan Terbatas pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian hukum normatif ini dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep hukum dan pendekatan perbandingan. Hasilnya bahwa pasca diundangkannya UU Cipta Kerja terdapat bentuk badan hukum baru yaitu Perseroan Perorangan yang dikhususkan bagi pelaku UMK dengan tujuan untuk memudahkan pengembangan usaha bagi pelaku UMK dengan dapat membentuk badan usaha berbadan hukum hanya dengan satu orang pendiri/pemegang saham. Perubahan tersebut telah mengindikasikan terjadinya perubahan paradigma Perseroan Terbatas sebagai asosiasi modal. Hal ini berupa perluasan konsep Perseroan Terbatas dimana pendirian Perseroan Perorangan bagi UMK didirikan oleh 1 (satu) orang. Konsep tersebut bukan merupakan hal yang baru mengingat pada Pasal 7 ayat 5 dan ayat (7) UUPT bahwa perseroan dapat didirikan hanya oleh satu pemegang saham sebagaimana pada pendirian BUMN dan BUMD yang diatur juga di dalam UU BUMN dan PP No. 45 Tahun 2005 yang memungkinkan saham Persero seluruhnya dimiliki negara. Konsep tersebut dapat dipahami sebagai rujukan dalam mendirikan Perseroan Perorangan untuk pelaku UMK.</p> 2022-04-28T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Arena Hukum https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/1453 Correlation Financial Institutions, Customers And Employees Per Labour Law 2021-11-15T14:54:42+00:00 Suwinto Johan suwintojohan@gmail.com Ariawan Ariawan ariawang@fh.untar.ac.id <p><em>This study aims to determine the accountability of financial institutions to employees who have been negligent in providing services to customers and examines the triangular relationship between financial institutions, employees, and customers. This normative juridical research is combined with empirical data. The results indicate that if the negligence of an employee is per the standard operating procedures (SOP) set by the authorities in the financial institution, the financial institution must be responsible for the loss of the customer. This responsibility is based on Articles 1365, 1366, and 1367 of the Civil Code. If the employee's negligence is not according to the SOP, then the employee must be personally responsible. A single legal event may result in different ways of settling in the relationship of these three parties.</em></p> 2022-04-28T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Arena Hukum https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/1219 Misrepresentation Sebagai Fraud Dalam Perkara Kontrak Asuransi Yang Dilakukan Penanggung 2021-11-21T17:47:30+00:00 Mulhadi Mulhadi mulhadi@usu.ac.id Dedi Harianto dedi@usu.ac.id <p>Perusahaan asuransi di Indonesia saat ini terjebak dalam stigma mencari premi setinggi-tingginya. Banyak agen tidak bekerja sesuai standar dan tidak menjelaskan secara rinci hak dan kewajiban pihak tertanggung. Penelitian ini bertujuan mengetahui misrepresentasi dan bentuk-bentuk misrepresentasi yang dilakukan oleh penanggung dalam perkara kontrak asuransi berdasarkan putusan-putusan pengadilan. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan metode <em>content analysis</em>. Hasil menunjukkan bahwa penanggung gagal memberikan informasi mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan dalam kaitannya dengan asuransi jiwa, gagal menjelaskan hubungan antara kejujuran dalam mengungkapkan keadaan materil secara lengkap dengan risiko batalnya polis atau konsekuensi penolakan klaim asuransi ditolak, penanggung memberikan informasi keliru kepada pemegang polis dengan mengesankan selah-olah klaim bisa dilakukan dengan mudah hanya dengan photocopy bukti pengeluaran biaya rumah sakit, dan gagal menyajikan informasi bahwa polis hanya dapat ditutup untuk orang lain, jika calon tertanggungnya memiliki akta kelahiran dan tidak bisa digantikan dengan sebuah surat pernyataan.</p> 2022-04-28T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Arena Hukum https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/1454 Rekonseptualisasi Prinsip Kedaulatan Negara Dalam Penanggulangan Bencana Di Indonesia: Lesson From Covid-19 2021-11-18T15:33:31+00:00 Natalia Yeti Puspita natalia.yp@atmajaya.ac.id <p>Dalam praktik, penerapan prinsip <em>state</em><em>’s primary responsibility</em> seringkali dihadapkan pada sebuah tantangan berupa kondisi kemampuan dan kemauan suatu negara dalam menghadapi bencana yang terjadi secara tiba-tiba, besar, dan bersifat meluas seperti adanya pandemi <span style="font-style: normal !msorm;"><em>Covid</em></span><span style="font-style: normal !msorm;"><em>-</em></span><span style="font-style: normal !msorm;"><em>19</em></span>. Tulisan ini menganalisis pentingnya rekonseptualisasi prinsip kedaulatan negara dalam penanggulangan bencana khususnya di Indonesia dengan belajar dari penanggulangan <span style="font-style: normal !msorm;"><em>Covid-19</em></span>. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative. Hasilnya bahwa kedaulatan negara dalam kondisi bencana hendaknya dipahami juga sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi rakyatnya dengan membuka kerja sama internasional dalam bentuk bantuan kemanusiaan, ketika negaranya tidak mampu atau tidak mau menanggulanginya. Kondisi pemerintahan yang kuat atau lemah dapat menjadi tolak ukur terpenting untuk menentukan penerimaan bantuan internasional. Hal ini tentunya dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah Indonesia untuk menghentikan polemik penerimaan atau pencarian bantuan internasional terkait implikasi hukum dari penetapan status bencana nasional di Indonesia.</p> 2022-04-28T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Arena Hukum https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/1230 Asas Personalitas Keislaman Dalam Penetapan Asal-Usul Anak Luar Kawin Ke Pengadilan Negeri 2022-03-05T04:49:10+00:00 Hartini Hartini hartini@mail.ugm.ac.id <p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pilihan orang Islam dengan memilih pengadilan Pengadilan Negeri dalam pengajuan perkara pengakuan atau pengesahan anak yang lahir di luar perkawinan terhadap ayah biologisnya; mengkaji kualifikasi perkara yang digunakan dalam penetapan hubungan perdata anak yang lahir di luar perkawinan terhadap ayah biologisnya, dan mengkaji implikasi hukum bagi orang Islam yang mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri terkait hubungan anak luar kawin terhadap ayah biologisnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan penetapan Pengadilan Negeri sebagai bahan analisis. Hasil menunjukkan bahwa berdasarkan asas personalitas keislaman, pengajuan penetapan hubungan keperdataan anak luar kawin ke pengadilan negeri, tidak sepenuhnya salah karena terbukanya peluang penafsiran secara luas pasca putusan MK khususnya ketika dikaitkan dengan bidang administrasi kependudukan. Perkara yang diajukan ke pengadilan negeri terkualifikasi sebagai perkara pengakuan atau pengesahan anak. dan penetapan semacam ini mempunyai implikasi terjadinya perbedaan akibat hukum dan terdapat potensi melanggar hukum Islam khususnya terkait hak anak luar kawin terhadap ayahnya.</p> 2022-04-28T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Arena Hukum https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/1846 Rasio Legis Pengaturan Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 2022-04-22T12:29:55+00:00 Rachmi Sulistyarini rachmi@ub.ac.id <p>Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 memerintahkan pembentuk Undang Undang dalam jangka waktu paling lama 3 tahun sejak putusan tersebut ditetapkan untuk melakukan perubahan terhadap Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tulisan ini mengkaji ratio legis pengaturan batas minimal usia perkawinan menurut Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Penelitian hukum ini menggunaka pendekatan filsafati, perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bahwa ratio legis pengaturan batas minimal usia perkawinan menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah pengakuan hak anak, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama atas hukum sehingga tidak ada diskriminasi.</p> 2022-04-28T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Arena Hukum https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/1704 Criminal Accountability Of State Officials Committing Political Corruption In Indonesia 2022-03-24T12:07:14+00:00 Yuliana Yuliana yuliana31yuliana@gmail.com Mujiono Hafidh Prasetyo yuliana31yuliana@gmail.com <p><em>Political corruption is a form of violation of people's human rights and is a worrying phenomenon because i</em><em>t </em><em>is dominated by state officials who have superior positions. This article aims to find out how the reality of law enforcement against corruption is carried out by state officials and how the criminal responsibility of state officials who commit political corruption in Indonesia. This article uses a normative juridical method</em><em>. </em><em>The results show</em><em>s</em><em> that law enforcement against state officials who commit political corruption has not been carried out optimally. The low demands of prosecutors followed by judges' verdicts against state officials who commit corruption are the cause of the difficulty of eradicating this crime. The imposition of a maximum criminal threat or life imprisonment for perpetrators of political corruption is something that should be done to create a deterrent effect for the perpetrators or the public who see it. In this case, law enforcement officers must have the courage, integrity, and high morale to be indiscriminate in eradicating political crimes in Indonesia.</em></p> 2022-04-28T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Arena Hukum https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/1337 Analysis Of The EU Cybersecurity Act Under The Theory Of Neoliberal Institutionalism 2021-12-01T09:13:56+00:00 Safrida Alivia Sri Ananda safridasriyono@gmail.com Ika Riswanti Putranti ikariswantiputranti@lecturer.undip.ac.id Andi Akhmad Basith Dir andiakhmadbasithdir@lecturer.undip.ac.id <p><em>Wannacry Ransomware epidemics </em><em>have attacked</em><em> several high-profile companies in European Union </em><em>creating</em><em> an EU-wide cybersecurity crisis in the digital economy and social order. In response, European Union establishe</em><em>d</em><em> an appropriate regulation in cybercrime </em><em>namely</em><em> The Cybersecurity Act. The Act as an international regime does not only gives a permanent mandate that strengthens European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) but also establishes The EU Cybersecurity Certification Scheme in order to increase cybersecurity and build cyber resilience in the European Union Digital Single Market. This paper investigates how does the Cybersecurity Act as a business law in maintaining cybersecurity aspect on the European Union Digital Single Market through the theory of neoliberal institutionalism as a framework of thinking. After a series of conduction of literature reviews, this research argues that The Cybersecurity Act would be an appropriate regulation in dealing with the cybersecurity crisis in the digitalized market order.</em><em> The standardization in The EU Cybersecurity Certification Scheme regulated by The Cybersecurity Act would improve cybersecurity and build cyber resilience in the European Union Digital Single Market. </em></p> <p> </p> 2022-04-28T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Arena Hukum https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/1310 Alternatif Desain Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 2021-02-26T14:52:37+00:00 Ahmad Siboy siboysalman@yahoo.com <p>Pilihan penyelenggaraan Pemilu serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Presiden/Wakil Presiden dalam satu hari yang sama telah menyebabkan banyaknya masalah pada tataran regulasi dan teknis sehingga menjadikan Pemilu tidak demokratis, efektif dan efisien. Oleh karenanya, perlu dikaji kembali tentang makna dan alternatif desain penyelengaraan Pemilu serentak yang tepat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konsep, pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan sejarah dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemilu harus digelar serentak namun bukan berarti tidak dapat dipisah dalam beberapa tahapan penyelenggaraan. Terdapat banyak model pemisahan penyelenggaraan Pemilu serentak yang tetap dinyatakan konstitusional seperti Pemisahan penyelenggaraan berdasarkan kepada pembagian Pemilu Lokal dan Nasional, pemisahan penyelenggaraan berdasarkan tingkatan wilayah dan pemisahan penyelenggaraan kualifikasi cabang kekuasaan. Dengan berbagai tawaran desain tersebut maka penyelenggaraan Pemilu serentak tidak lagi dilaksanakan dalam waktu satu hari untuk pemungutan suaranya sehingga dapat mencegah banyaknya penyelenggara Pemilu yang meninggal dunia dan membuat keseluruhan proses Pemilu dan Penyelesaian sengketa Pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Pemilu yang diamanatkan oleh konstitusi.</p> 2022-04-28T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Arena Hukum