PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATU BARA DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PASCA OTONOMI DAERAH DI PROVINSI JAMBI

Afif Syarif
  Arena Hukum, Vol 13, No 2 (2020),  pp. 264-277  
Viewed : 44 times
DOI https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.4

Abstract


Abstract

Coal as a non-renewable natural resource has an important role in fulfilling the needs of the people, and gives a real added value to the national and regional economy to achieve the prosperity of the people. Therefore, coal mining management must adapt to changes in the strategic environment to encourage regional autonomy, human rights and the environment. In Jambi Province, coal mining management post regional autonomy which is based on Law No. 23 of 2014 is still far from expectations in environmental law enforcement

 

Abstrak

Batu bara sebagai kekayaan alam yang tak terbarukan mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat orang banyak, serta memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dan daerah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk itu pengelolaan pertambangan batu bara harus menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis untuk mendorong otonomi daerah, hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Di Provinsi Jambi pengelolaan pertambangan batubara pasca otonomi daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 masih jauh dari harapan dalam penegakan hukum lingkungan.

 


Keywords


Coal Mine; Regional autonomy; Environmental Law Enforcement

Full Text:

PDF

References


Buku

E. Utrech. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru, 1990.

HS, Salim. Hukum Pertambangan Mineral & Batu bara. Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Rahmadi, Takdir. Hukum Lingkungan di Indonesia, Depok: Radja Grafindo Indonesia, 2012.

Saleng, Abrar. Hukum Pertambangan. Yokyakarta: UII Press, 2004

Sutedi, Adrian. Hukum Pertambangan. Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Jurnal

Arizona, Yance. “Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam”. Jurnal Konstitusi Vol 9, No. 1, (Maret, 2012): 128

Butar-Butar, Franky. “Penegakan Hukum Lingkungan Bidang Pertambangan”. Jurnal Yuridika Vol 25, No. 2, (Mei-Agustus, 2010): 199

Effendi. “Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam Pada Era Otonomi Daerah di Aceh”. Jurnal Yustisia Edesi 89, (Mei –Agustus, 2014): 108

Fadjar, A. Mukthi. “Pasal 33 UUD 1945, Hak Azazi Manusia dan Undang-Undang Sumber Daya Alam”. Jurnal Konstitusi Vol 2, No. 2 (September 2012): 77

Ismi, Hayatul. “Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral dan Batu bara”. Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No. 2, (Februari-Juli, 2011): 242

Pigome, Martha. “Politik Hukum Pertambangan Indonesia dan Pengaruhnya Pada Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah”. Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No. 2, (April, 2011): 216-219

Puluhulawa, Fenty U. “Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara”. Jurnal Dinamika Hukum Vol 11, No. 2, (September, 2011): 36

Rahman, Irfan Nur. “Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945”. Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol 2, No.4 (Mei, 2009): 387

Redi, Ahmad. “Dinamika Kosepsi Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam”. Jurnal Konstitusi RI Vol 12, No. 2. (Mei 2015): 407

Saleng, Abrar. “Resiko-resiko Dalam Eksploitasi dan Eksplorasi Pertambangan Serta Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dari Perspekstif Hukum Pertambangan”. Jurnal Hukum Bisnis Vol. 26, No. 2, (September, 2011): 54

Supramono, Gatot. “Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia”. Jurnal Konstitusi Vol 9, No. 3, (November, 2012) : 113

Makalah :

Bagir Manan, “Aspek Hukum Penguasaan Daerah Atas Bahan Galian”. Makalah, Seminar Nasional Pertambangan. LP-UNPAD, (Mei, 1995) : 6


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Arena Hukum

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.