DESENTRALISASI PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI ALTERNATIF MENYELESAIKAN PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP

Risno Mina
  Arena Hukum, Vol 9, No 2 (2016),  pp. 149-165  
Viewed : 994 times

Abstract


Abstract

There is an increace of environmental problem every day. This indicates that environmental policies have not yet succeeded. Exploitation of natural resources and environment has caused deterioration of the quality of natural resources, especially in monitoring and development of life mechanism. Aligned with the Regional Autonomy, in terms of authority to manage natural resources and environmental preservation, there is a need to inprove the role of local community in environment protection and management. This role of community can guarantee the dynamics of environment protection and management so that this activity can answer those challenges. Mechanism of community participation needs to be invested in daily life through mechanism of democracy. It is safe to say that one of the strategies to effectively manage environment within the frame of regional autonomy is by involving participation of the community in environment protection and management. Policies from regional autonomy regarding environment have impacted on the growth of resolution concept towards environmental problems that highlights more on the dimensions of local wisdom of each community rather than environmental resolution based on high tech. the regional autonomy can be seen asa astrength of Indonesia to implement decentralization of environmental management as an alternative to resolve environmental problems.

 

Abstrak

Permasalahan lingkungan hidup semakin hari menunjukan peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan lingkungan hidup belum berhasil. Eksploitasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup telah menyebabkan semakin buruknya kualitas lingkungan sumberdaya alam, khususnya dalam masalah pengawasan dan pengembangan mekanisme hidup. Sejalan dengan Otonomi Daerah, dalam hal ini pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah di bidang pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan mengandung maksud untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran serta masyarakat inilah yang dapat menjamin dinamisme dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga kegiatan ini mampu menjawab tantangan tersebut. Mekanisme peran serta masyarakat ini perlu termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui mekanisme demokrasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa salah satu strategi pengelolaan lingkungan hidup yang efektif di daerah dalam kerangka otonomi daerah adalah dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan otonomi daerah dalam  Lingkungan Hidup berimbas kepada tumbuhnya konsep penyelesaian masalah lingkungan yang lebih menitikberatkan dimensi kearifan lokal yang dimiliki setiap masyarakat lokal daripada penyelesaian masalah lingkungan berbasiskan teknologi tinggi. Dengan adanya otonomi daerah, merupakan modal bagi Indonesia untuk mengimplementasikan desentralisasi tata kelola lingkungan hidup sebagai upaya alternatif menyelesaikan permasalahan lingkungan.

 


Keywords


Lingkungan Hidup

Full Text:

PDF

References


Buku

Akib, Muhammad. Politik Hukum Lingkungan Dinamika dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

______________. Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Arifin, Syamsul. Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia. Jakarta: Sofmedia, 2012.

Asshiddiqie, Jimly. Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Erwin, Muhamad. Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup. Bandung: Refika Aditama, 2011.

Helmi. Hukum Perizinan Lingkungan Hidup. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Rahmadi, Takdir. Hukum Lingkungan Di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Ruray, Syamsul Bahri. Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan & Pelenstarian Fungsi Lingkungan Hidup. Bandung: Alumni, 2012.

Sodikin. Penegakan Hukum Lingkungan Tinjauan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997. Jakarta: Djambatan, 2003.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

Sukanda. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Supriadi. Hukum Lingkungan Di Indonesia sebuah Pengantar. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Syaukani, H. dkk. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan.Yogyakarta: Pustaka, 2005.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Tinjauan Lingkungan Hidup 2015 “Menagih Janji, Menuntut Perubahan”. Jakarta: WALHI, 2015.

Wahidin, Samsul. Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Jurnal

Akib, Muhammad. “Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah”. Jurnal Media Hukum Vol. 19, No. 2, (Desember 2012): 240.

Priyanta, Maret. “Pembaharuan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan”. Hasanuddin Law Riview Vol. 1, Issue 3, (December 2015): 341.

Widowaty, Yeni. “Konsep Sustainable Development Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup”. Jurnal Media Hukum Vol. 19, No. 2, (Desember 2012): 269.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Arena Hukum

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.