PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM: ANTARA KEPASTIAN DAN KEADILAN

Abstract

Abstract

Reconsideration is the final remedy proposed by terpidana or his heirs. But in criminal justice practices in Indonesia, remedy reconsideration may be filed by the Public Prosecutor. This is because in Article 263 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code does not regulate the prohibition on the Public Prosecutor to submit a review. As in several Supreme Court decision allowed for the Public Prosecutor to submit a review. This paper seeks to analyze the reasons for the Public Prosecutor filed a review and reconsideration of the concept of regulation by the Public Prosecutor to come. This paper is based on a review of normative, with the approach of legislation, case approach, the comparative approach and the conceptual approach. According to the results of the research explained that the reason the Public Prosecutor filed a review because there is new evidence (Novum), the availability of independent judgment or the last, and in the magnitude of permanent legal verdict was not there when the verdict pemidanaan proved the existence of a criminal act. Some assurance of certainty and justice in the Criminal Law of event, it is necessary to pay attention to the rights of terpidana. Reconsideration should be preferred terpidana interest but without override the public interest, therefore, to be formulated in a review by the Law.

Key words: judicial review, public prosecutor, justice, certainty

 

Abstrak

Peninjauan kembali adalah upaya hukum terakhir yang diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Namun dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, upaya hukum peninjauan kembali dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dikarenakan di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak mengatur larangan mengenai Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan peninjauan kembali. Di dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung diperbolehkan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan peninjauan kembali. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa alasan bagi Jaksa Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali dan konsep pengaturan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum yang akan datang. Tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Hasil kajian/ penelitian menunjukkan bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali dikarenakan adanya bukti baru (novum), adanya putusan bebas atau lepas, dan di dalam putusan telah berkekuatan hukum tetap tidak terdapat putusan pemidanaan padahal terbukti adanya suatu perbuatan pidana. Agar terjaminnya kepastian dan keadilan di dalam Hukum Acara Pidana, maka perlu memperhatikan hak-hak terpidana. Peninjauan kembali sepatutnya lebih mengutamakan kepentingan terpidana namun tanpa mengesampingkan kepentingan umum, oleh karena itu perlu diformulasikan peninjauan kembali demi hukum.

Kata kunci: peninjauan kembali, jaksa penuntut umum, keadilan, kepastian