PENINGKATAN PROFESIONALISME HAKIM AGUNG MELALUI PEMBERLAKUAN SISTEM KAMAR DALAM PEMBUATAN PUTUSAN PERKARA

Authors

  • Sri Sutatiek

DOI:

https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2012.00501.8

Keywords:

Hakim

Abstract

AbstractThe Supreme Court is the last place for justice seekers. A good decisions can be a jurisprudence, though it not binding as on the Anglo Saxon countries. One of the major strategic step from The Supreme Court which already done is to improve the quality of decision is to impose the room system. Through a system of rooms, all cases that go to the Supreme Court will be reviewed by a competent judge or judges. The decisions that have been through a sequential mechanism in accordance with the provisions of the law would create a quality of justice and judgment. However, the Supreme Court, government, communities, universities, and other interested parties have to support the implementation of the system room. Key words: room systems, professionalism, decision AbstrakMahkamah Agung merupakan benteng terakhir tempat pencari keadilan memperoleh keadilan.  Kualitas putusannya dapat menjadi panutan dari hakim-hakim lain, meskipun tidak mengikat sebagaimana pada negara-negara Anglo Saxon. Salah satu langkah strategis utama yang dilakukan MA untuk meningkatkan kecepatan pembuatan putusan dan meningkatkan kualitas putusan adalah memberlakukan sistem kamar. Melalui sistem kamar, semua perkara yang masuk ke MA akan diperiksa oleh hakim atau hakim-hakim yang kompeten sesuai bidangnya. Putusan-putusan yang sudah melalui mekanisme yang runtut sesuai dengan ketentuan hukum akan menciptakan keadilan dan putusan yang berkualitas. Namun, Hakim Agung sebagai inti subjek dalam sistem kamar, Mahkamah Agung, pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dan pihak lain yang berkepentingan perlu mendukung pelaksanaan sistem kamar.Kata kunci: sistem kamar, profesionalisme, putusan

Downloads

How to Cite

Sutatiek, S. (2014). PENINGKATAN PROFESIONALISME HAKIM AGUNG MELALUI PEMBERLAKUAN SISTEM KAMAR DALAM PEMBUATAN PUTUSAN PERKARA. Arena Hukum, 5(1), 65–74. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2012.00501.8

Issue

Section

Artikel