RECOVERY ASET DAERAH YANG DIJADIKAN AGUNAN OLEH PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN BUMD
DOI:
https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.8Keywords:
Regional Assets, Collateral, AgreementAbstract
ABSTRACT
This paper examines the inability of local governments to recover land assets that have been included as capital for regional-owned enterprises (BUMD). The problem arises when the land is used as an object for collateral by a third party because BUMD is unable to fulfill the achievements in the agreement. This normative research uses a statutory, conceptual and case approach. As a result, the West Lombok Regional Government is still unable to recover regional assets that have been used as collateral by third parties on the basis of a cooperation agreement with BUMD. The land is the capital that is included by the Regional Government to BUMD. Land which becomes the object of capital participation does not automatically transfer to BUMD if the transfer mechanism is not passed and is considered permanent as a regional asset. However, if the Regional Government has approved the land pledge process to the Bank through the general meetings of shareholders (GMS) mechanism, the Government will be very powerless to carry out recovery. However, the regional government could be the losing party if at any time the BUMD cannot fulfill its achievements and the land is auctioned off by the Bank.
Â
ABSTRAK
Tulisan ini mengkaji ketidakmampuan Pemerintah Daerah melakukan recovery aset tanah yang telah disertakan sebagai modal kepada BUMD. Permasalahan muncul ketika tanah tersebut dijadikan obyek agunan oleh pihak ketiga karena BUMD tidak mampu memenuhi prestasi dalam perjanjian. Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Hasilnya, Pemerintah Daerah Lombok barat hingga saat ini masih tidak mampu untuk melakukan recovery terhadap aset daerah yang sudah dijadikan agunan oleh Pihak ketiga dengan dasar perjanjian kerjasama dengan BUMD. Tanah tersebut merupakan modal yang disertakan oleh Pemerintah Daerah kepada BUMD. Tanah yang menjadi obyek penyertaan modal tersebut tidak otomatis beralih kepada BUMD jika mekanisme pengalihan tidak dilalui dan dianggap tetap sebagai aset daerah. Namun jika Pemerintah Daerah telah menyetujui proses pengagunan tanah tersebut kepada Bank melalui mekanisme RUPS, Pemerintah akan sangat tidak berdaya untuk melakukan recovery. Namun, pemerintah daerah dapat menjadi pihak yang dirugikan jika sewaktu-waktu BUMD tersebut tidak dapat memenuhi prestasi dan tanah tersebut dilelang oleh Bank.
References
Buku
Budiono, Herlien. Asas Keseimbangan bagi Hikum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015.
Harahap, M. Yahya. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Khairandy, Ridwan. Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press, 2014
________. Hukum Perseoran Terbatas. Yogyakarta: FH UII Press, 2014
________. Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama). Yogyakarta: FH UII Press, 2013
Manan, Bagir. Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian. Bandar Lampung: Fakultas Hukum UNILA.
Nugraha, Safri. Privatisasi BUMD Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja. Jakarta: BPHN- Departemen Kehakiman, 1996.
Disertasi
Ismail, Tjip. “Implementasi Otonomi Daerah Terhadap Paradigma Pajak Daerah di Indonesiaâ€, Desertasi Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia, 2005.
Jurnal/Artikel
Cahyaningrum, Dian. Implikasi Bentuk Hukum BUMD terhadap Pengelolaan BUMD. Jurnal Negara Hukum Vol. 9, No. 1, (Juni 2018)
Azre, J Ilham Aldelano. Analisis Good Corporate Governance (GCG) Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sumatera Barat (Studi Kasus PT Grafika Jaya Sumbar), AKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik) Vol. II No. 3, (April 2017)
Mustafida, Latifa. Penerapan “Doktrin Misbruik Van Omstandigheiden terhadap Pembatalan Akta Notaris Berdasarkan Putusan Pengadilanâ€. Jurnal Lex Renaissance Vol. 2, No. 1, (Januari 2017)
Yani, Teuku Ahmad. “Peran Badan Usaha Milik Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pembentukan Perusahaan Daerah di Aceh)â€. Kanun Jurnal Ilmu Hukum No 56, (April 2012)
Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 199 tentang Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran terbatas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan usaha Milik Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah.
Peraturan Mendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum (PD) Patut Patuh Patju Menjadi Perseroan Terbatas (Pt) Patut Patuh Patju
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Kepada Badan Usaha Milik Daerah Dan Badan Hukum Lainnya
Internet
Hukum Online. “Kekayaan BUMN Bukan Bagian Keuangan Negaraâ€. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50913e5b4d3a1/kekayaan-bumn-bukan-bagian-keuangan-negara. Diakses 31 Oktober 2012
Lombok Post Online. “Kasus LCC semakin terangâ€. https://www.lombokpost.net/2019/03/26/kasus-lcc-makin-terang/. Diakses 26 maret 2019
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2020 Khairus Febryan Fitrahady, Ahmad Zuhairi, M. Riadhussyah

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
This journal embed or display simple machine-readable CC licensing information. This journal allow reuse and remixing of content in accordance with a Creative Commons license, Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC). This license (CC BY NC) allows other users to re-edit / rewrite and rebuild a work non-commercially as long as the user gives credit and licenses his new work in the same domain.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).