Citedness in Scopus

No. Title Year Volume Issue
1 Kewenangan Kurator dalam Eksekusi Aset Debitor pada Kepailitan Lintas Batas Negara 2020 13 2
2 Konstruksi Hukum Pengaturan Tarif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia 2019 12 1
3 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TEREKSPLOITASI SECARA EKONOMI DI KOTA PADANG 2016 9 1
4 Makna Perintah Sebagai Salah Satu Unsur Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 2012 5 2
5 Legal Position of Deed of Minutes of General Meeting of Shareholders (GMS) Through Electronic Media 2016 9 1
6 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Melalui Diyat Dan Sayam Pada Peradilan Adat Aceh 2019 12 1
7 Re-Evaluasi Penerapan Doktrin Caveat Venditor dalam Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen 2017 10 3
8 COMPATIBILITY OF INDONESIA’S REGULATIONS ON SUBMARINE CABLE WITH UNCLOS 1982 2021 14 2
9 Kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah dalam Perspektif Hukum Pertanahan 2016 9 2
10 Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum 2015 8 1
11 Perbandingan Pengaturan Penyelenggaran Pendidikan Profesi Advokat (Ppa) di Indonesia dan Amerika Serikat 2017 10 1
12 'Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Eksistensi Asas Dominus Litis Dalam Perspektif Profesionalisme Dan Proporsionalisme Jaksa Penuntut Umum' 2014 7 3
13 Kewenangan Peradilan Tipikor Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan 2016 9 2
14 Problematika Pelaksanaan Diversi dalam Penyidikan Pidana dengan Pelaku Anak di Kepolisian Resort Malang 2015 8 1
15 Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Resort Malang Kota 2013 6 3
16 Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian 2013 6 3
17 Analisis ekonomi terhadap pasal-pasal hukum persaing: an usaha dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 2012 6 1
18 Tanggung Gugat Notaris dalam Pelaksanaan Pendaftaran Wasiat Secara Online 2017 10 1
19 Menuju Sistem Hukum Perburuhan yang Berkeadilan, Universitas Muhammadiyah Surabaya 2012 6 3
20 Upaya Administratif sebagai Perlindungan Hukum bagi Rakyat dalam Sengketa Tata Usaha Negara 2018 11 1
21 Tanggung Jawab Hukum Dalam Konteks Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi 2014 7 3
22 Akuntabilitas Moral Hakim dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara Agar Putusannya Berkualitas 2013 6 1
23 Evolution of Dispute Resolution through Arbitration In Indonesia During Covid-19 2023 16 1
24 LEGALITAS PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI INDONESIA 2021 14 2
25 Pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan Kearifan Tradisional: Perspektif Hukum Lingkungan 2020 13 2
26 Formulasi Etika Bisnis Halal Thayyib Dalam Perspektif Maqashid Syariah Kontemporer Jasser Auda 2021 14 3
27 Paradigma Pembangunan Hukum Nasional Yang Responsif Dalam Perspektif Teori JH Merryman Tentang Strategi Pembangunan Hukum 2018 11 2
28 Rasionalisasi pengadilan agraria di Indonesia sebagai solusi penyelesaian sengketa agraria berkeadilan 2022 15 1
29 Competition Law in Malaysia 2012 79 6
30 Konseptualisasi Lembaga Peradilan Adat di Sulawesi Selatan 2019 12 2
31 Konsep Gugatan Pemerintah atas Pencemaran Lingkungan: Komparasi Antara Indonesia dan Amerika Serikat 2021 14 2
32 Pertanggungjawaban Produk oleh Pelaku Usaha terhadap Labelisasi Halal pada Produk Olahan Impor 2018 11 2
33 "The ISPS Code and Its Implementation in Malaysia" 2012 6 1
34 Desentralisasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup 2016 9 2
35 Dinamika Perkembangan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Progresif 2022 15 2
36 Konsekuensi Yuridis Salinan Akta Notaris Yang Tidak Sama Bunyinya Dengan Minuta Akta Terhadap Keabsahan Perjanjian 2016 8 3
37 Pembatasan hak menguasai negara oleh masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya air 2016 9 1
38 Rehabilitasi Pengguna Narkoba: Tantangan dan Peluang 2023 14 4
39 Kontribusi Hukum Islam dalam Membangun Hukum Nasional Berwawasan Multikultural 2020 13 1
40 Suami Dipenjara sebagai Alasan Cerai Gugat: Perspektif Fikih dan Legislasi Negeri Muslim 2021 14 2
41 Politik Hukum Pengaturan Sultan Ground Keistimewaan Yogyakarta Dan Hukum Tanah 2016 9 2
42 Kekuatan Mengikat Mediasi Penyelesaian Sengketa Waris Masyarakat Madura 2020 13 2
43 Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Sosial Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Zakat Dalam Perspektif Keadilan 2018 11 3
44 Imprisonment For Iuu Fishing In Indonesia ’ S Exclusive Economic Zone: Why It Should Not Be Imposed 2012 6 2
45 Problematika pelaksanaan diversi dalam penyidikan pidana dengan pelaku anak di kepolisian resort malang 2015 8 1
46 Transformasi Good Faith Principle Dalam Hukum Perbankan Khususnya BPR: Perspektif Lokal Nasional dan Internasional 2019 11 3
47 The use of customary law of bajo as an alternative to the settlement of case for children of criminal acts (Study on indigenous peoples of bajo, in jaya bhakti village, pagimana sub-district, luwuk banggai district, central sulawesi 2014 7 1
48 Implikasi Penerapan Program E-Health Dihubungkan dengan Perlindungan Data Pribadi 2016 9 3
49 Status Hukum Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 27/PUU-IX/2011 2019 12 2
50 Formulasi Pedoman Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Penyelenggara Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi 2014 7 1
51 Menuju Sistem Hukum Perburuhan Indonesia Yang Berkeadilan 2012 5 3
52 Penggunaan Instrumen Sanksi Pidana Dalam Penegakan Hak Normatif Pekerja / Buruh 2020 13 1
53 Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan 2016 8 2
54 Freiheit und Gleichheit zwischen Recht und Politik – Die Grundrechte des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland/Kebebesan dan Kesamaan antara Hukum dan Politik – Hak Asasi di Grundgesetz Republik Federal Jerman [Freedom and Equality between Law and Politics – The Basic Rights of the Basic Law for the Federal Republic of Germany] 2010 3 5
55 Implikasi Yuridis Dari Kententuan Diversi Dalam Instrumen Internasional Anak Dalam Hukum Anak Di Indonesia 2012 5 1
56 Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Investasi Infrastruktur Jalan Dan Landing Site Eks Jalan Pertamina Oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur 2013 6 3
57 Understanding differential association and general strain theories to analyze suicide bombing in Indonesia 2012 5 3
58 Penyelenggaraan Rups Melalui Media Elektronik Terkait Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap 2015 8 1
59 The General Principles of Good Government in Indonesia 2019 12 2
60 Konsep Tanggung Jawab Sosial Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia 2014 7 3
61 Eksistensi Dan Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia 2019 12 2
62 Good Faith on Contract Performance 2019 12 3
63 Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak 2013 6 3
64 Politik Hukum Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia 2012 5 2
65 Maqasid Syariah sebagai Pijakan Konseptual dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia 2020 13 2
66 Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Yang Melakukan Tindak Pidana 2014 7 2
67 Konsep Deferred Prosecution Agreement (DPA) Dalam Pertanggung-Jawaban Pidana Korporasi Sebagai Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa 2021 14 3
68 Organizing the GMS through Electronic Media Regarding the Obligation of a Notary to Attach the Fingerprint of the Appellant 2016 8 1
69 Pertanggungjawaban Individu Atas Ganti Disgorgement Yang Melibatkan Emiten 2020 13 3
70 Kritik Konseptualisasi Pemegang Hak dan Pemegang Kewajiban dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia 2015 8 3
71 E-Navigation in the Straits of Malacca and Singapore. 2012 5 1
72 Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan 2017 10 2
73 Hukum internasional sebagai instrumen politik: Beberapa pengalaman Indonesia sebagai studi kasus [International law as a mean to politics: Some Indonesian cases] 2012 5 2
74 Re-Evaluasi Hubungan Pengawasan Pusat Dan Daerah Setelah Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2017 10 1
75 Telaah Kritis Status Badan Hukum Dan Konsep Dasar Badan Usaha Milik Desa 2020 13 3
76 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terkait Peredaran Pangan Hasil Rekayasa Genetika di Indonesia 2018 11 3
77 Perlindungan Atas Hak Konstitusional Para Penganut Agama-agama Lokal Di Indonesia 2017 10 1
78 Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum 2015 8 3
79 Rekonseptualisasi Asas Demokrasi Ekonomi dalam Konstitusi Indonesia 2017 7 2
80 Pergeseran Paradigma Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia Dan Belanda 2019 12 3
81 Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Dalam Sistem Yang Sui Generis 2020 13 3
82 Prinsip Responsibility To Protect (R2p) Dalam Konflik Israel-Palestina: Bagaimana Sikap Indonesia? [The Responsibility to Protect Principle in Israel-Palestina Conflict: How is the Attitude of Indonesia 2021 14 2
83 Urgensi Pemisahan Kewenangan Mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak 2020 13 1
84 The urgence regulation of business activities on islamic microfinance institution according law No. 1 Year 2013 of microfinance institutions 2021 14 2
85 Criminal Accountability Of State Officials Committing Political Corruption In Indonesia 2022 15 1
86 Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Elektronik 2016 9 1
87 Politik hukum pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia 2012 5 2
88 Implikasi Prinsip Caveat Venditor Terhadap Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia 2017 10 3
89 Pengabaian Hak Nelayan Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dalam Politik Perundang-Undangan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir 2017 10 1