PENCABUTAN HAK POLITIK TERPIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF SOCIAL CONTRACT THEORY

Indra Karianga, Haikal Arsalan, Lidya Josephine Yubagyo
  Arena Hukum, Vol 14, No 3 (2021),  pp. 500-522  
Viewed : 49 times

Abstract


Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan landasan teoritis agar pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi diberlakukan secara permanen sebagai alternatif untuk mencapai tujuan hukum pidana. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan konseptual,
perundang-undangan dan pendekatan filosofis. Hasil menunjukan bahwa berdasarkan social contract theory, tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang telah mencederai kehendak umum (volonte generale). Terhadap hal tersebut ditawarkan konsep baru yakni pencabutan hak politik secara permanen bagi terpidana korupsi sesuai dengan prinsip peines infarmantes namun tidak berlaku secara otomatis melainkan harus melaui putusan pengadilan dan berlaku seumur hidup (restitutio in integrum)


Keywords


Pencabutan Hak Politik, Terpidana Korupsi, Teori Kontrak Sosial

Full Text:

PDF

References


Buku

Frändberg, Åke. From Rechtsstaat to Universal Law-State: An Essay in Philosophical Jurisprudence. New York: Springer, 2014.

D’Amato, Anthony.Analytical Jurisprudence Anthology. Ohio: Anderson Publishing Co., 1996.

Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Rasjidi,H. Lili dan Liza Sonia Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Remmelink, Jan.Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Atmasasmita ,Romli.Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana, 2010.

Atmasasmita, Romli.Hukum Kejahatan Bisnis di Era Globalisasi. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Renggong, Ruslan.Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP. Jakarta: Kencana, 2016.

Bakhri,Syaiful.Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Sianturi,S.R. dan Mompang L. Panggabean.Hukum Penitensia di Indonesia.Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996.

Huijbers,Theo. Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah.Yogyakarta: Kanisius, 1982.

Jurnal

Zulfirman. “Kontrak Sebagai Sarana Mewujudkan Kesejateraan Sosial”. Rechtsvinding Vol. 6, No.3,(Desember 2017): 407.

Putriyana, Nia dan Shintiya Dwi Puspita. “Tanggungjawabhukum Dalam Konteks Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi”.Arena Hukum Vol. 7, No.3, (Desember 2014): 449.

Milono, Aulia. “Formulasi Pedoman Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Penyelenggara Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”.Arena Hukum Vol. 7, No.1,(April 2014): 122.

Ajie Ramadhan, Rully Herdita Ramadhani, Mei Susanto, “Kebijakan Pidana Mati dalam RKUHP Ditinjau dari Aspek Politik Hukum dan Ham”. Arena Hukum Volume 11 Nomor 3, (2018): 613.

Ari Dwipayana, “Antara Leviathan dan Hukum Ikan”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 3 Nomor 2, (November 1999):194.

Sabungan Sibarani, “Analisis Hukum Mengenai Pencabutan Hak Politik Bagi Koruptor Berdasarkan Sudut Pandang Hak Asasi Manusia, Prosiding Seminar Nasional Pakar ke-2 Sosial dan Humaniora, 2019: 4.

Deny Ardiansyah, “Pencabutan Hak Untuk Memilih dan Dipilih Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 8 No 2, (Desember 2017): 139-148.

Warih Anjari, “Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Yudisial, Volume 8 Nomor 1, (April 2015): 24.

Mardenis, “Kontemplasi dan Analisis Terhadap Klasifikasi dan Politik Hukum Penegak HAM di Indonesia”, Jurnal Rechtvinding, Volume 2 Nomor 3, (2013): 437-451.

Dina Fajar Indah, dkk, “Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Risalah Hukum, Volume 16 Nomor 2, (Desember 2020): 80.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor 46 P/HUM/2018.

Website

Moh. Dani Pratama Huzaini,“Update KPU, Jumlah Caleg Mantan Napi Koruptor,Bertambah,32Orang”https://www.hukumonline.com/berita/baca/l5c6ca7a634887/iupdate-i-kpu-jumlah-caleg-mantan-napi-koruptor bertambah-32-orang.

Julian,.“Bupati.Ini.Ternyata.Residivis.Kasus.Korupsi”http://poskotanews.com/2018/01/06/bupati-ini-ternyata-residivis-kasus-korupsi/, diakses 20 mei 2019.

Dylan Aprialdo Rachman, “KPK: Hak Politik 26 Koruptor Dicabut Sepanjang2013-2017”, https://nasional.kompas.com/read/2018/09/18/13252541/kpk-hak-politik-26-koruptor-dicabut-sepanjang-2013-2017


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Arena Hukum

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.