PEMAKNAAN NORMA KONSTITUSI DALAM PENGUATAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM RULE MAKING FUNCTION

Adhitya Widya Kartika
  Arena Hukum, Vol 14, No 2 (2021),  pp. 368-389  
Viewed : 91 times

Abstract


Abstract

The existence of the House of Representatives (DPD) in including regional inputs in the form of norms has experienced polemics. These polemics include the decisions of the State Administrative Court (PTUN), the Supreme Court (MA), and the Constitutional Court (MK) that are out of sync with one another. This decision has the impact of legal dualism which results in confusion for the General Election Commission (KPU) to carry out its functions and even disharmony between legal norms. This normative research aims to determine the existence of a basis to support the DPD in order to reduce conflicts of interest. As a result, the KPU, when viewed from the normative aspect, the Constitutional Court is the sole interpreter of the constitution because of the authority granted by the constitution in Article 24 C. If so, then the KPU does not have to worry about implementing the Constitutional Court's decision because it is constitutional. That is, the KPU carrying out the Constitutional Court's Decision means maintaining the dignity of the DPR so that the aspirations carried out truly represent the needs of the region without worrying about conflicts of interest because they have as administrators of political parties.


Abstrak

Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam memasukkan aspirasi daerah dalam bentuk norma mengalami polemik. Polemik ini diantaranya adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Mahkamah Agung (MA), serta Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak sinkron antara satu dengan lainnya. Putusan tersebut membawa dampak adanya dualisme hukum yang berkakibat pada kebingungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjalankan fungsinya bahkan terjadi inkonsistensi norma sehingga terjadi ketidak-harmonisan antar norma hukum. Penelitian normatif bertujuan mengetahui eksistensi penafsiran konstitusi untuk penguatan DPD demi mengurangi konflik kepentingan. Hasilnya, KPU, apabila dilihat dari aspek penormaan, MK merupakan penafsir tunggal konstitusi karena kewenangannya yang diberikan oleh konstitusi pada Pasal 24 C karena kedudukan norma dasar maka Putusan PTUN menjadi inkonstitusional. Jika demikian maka KPU tidak perlu kawatir dalam menjalankan Putusan MK karena konstitusional. Artinya, KPU apabila menjalankan Putusan MK berarti mempertahankan marwah DPR sehingga aspirasi yang diusung benar-benar mewakili kebutuhan daerah tanpa khawatir adanya konflik kepentingan karena menjabat sebagai pengurus partai politik. 


Keywords


constitutional intrepertation,conflicts of interest, legislative drafting

Full Text:

PDF

References


Buku

Denny Indrayana, Negara Antara Ada dan Tiada Reformasi Hukum Ketatanegaraan, (Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2008).

Geoffrey Brennan and Alan Haamlin, Democratic Devices and Desires, Theories of Institutional Design, (Cambridge, Cambridge University Press 2000).

Himawan Estu Bagijo, Negara Hukum dan Mahkamah Konstitusi: Perwujudan Negaa Hukum yang Demokratis Melalui Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013).

H.R. Daeng Naja, Dewan Perwakilan Daerah Bikameral Setengah Hati, (Yogyakarta, Media Pressindo, 2004).

Kathleen Barrett, Constitutional Courts, Legislative Autonomy, and Democracy: What Price Rights? Political Science Dissertations Department of Political Science, (Georgiea: Georgia State University, 2014).

Margarito Kamis, Jalan Panjang Konstitusionalisme Indonesia, (Malang, Setara Press, 2014).

Mohammad Fajrul Falaakh, Pertumbuhan dan Model Konstitusi Serta Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Presiden, Dewan Pehrwakilan Rakyat, Dan Mahkamah Konstitusi (The Growth, Model, and Informal Changes of An Indonesia Constitusion), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), hlm. 91.

Sirajuddin, dkk, Legislatiive Drafting, Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perungdang-undangan, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 23. Lihat juga Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, (Jakarta: IN-HILL-CO, 1992), hal. 7.

Jurnal

Anwar Jasie, Dewan Perwakilan Daerah Lembaga Legislatif Tanpa Legislasi, Khazanah Hukum Volume 2, Nomor 1, (April 2020).

Bagus Hermanto, Nyoman Mas Aryani, Ni Luh Gede Astariyani, Penegasan Kedudukan Penjelasan Suatu Undang-Undang: Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Legislasi Indononesia Volume 17, Nomor 3, (September 2020).

Enny Nurbaningsih, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan Alternatif Model Hubungan Kelembagaan Terkait Pembentukan Undang-Undang, Jurnal Mimbar Hukum Volume 27, Nomor 1, (Februari 2015).

Fajar Laksono Soeroso, Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi ,Volume 11, Nomor 1, (Maret 2014).

Fadzlun Budi Sulistyo Nugroho, Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Gorontalo Law Review Volume 2, Nomor 2, (Oktober 2019).

Hezron Sabar Royua Tinambunan dan Dicky Eko Prasetio, Rekonstruksi Konstitusi Dalam Regional Representative Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Fungsi Legislatif, Masalah- Masalah Hukum Jilid 48, Number 3, (Juli 2019).

John Coakley, The Stare Revival of Bicameralism , The Journal of Legislative Studies, Volume 20, Number 4. (July 2014).

Khamami Zada, Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Reformasi Kelembagaan Perwakilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Cita Hukum, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Volume 3, Nomor 1, (Juni 2015).

Kusnu Goesniadhie Slamet, Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-undangan, Jurnal Hukum Volume 11, Nomor 27, (September 2004).

Maruarar Siahaan, Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi, Jurnal Hukum Volume 16, Nomor 3, (Juli 2009).

Miguel Herrero de Miñón, The Passing of Bicameralism, The American Journal of Comparative Law, Volume 23, Number 2 (Spring 1975), Published by: American Society of Comparative Law is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to The American Journal of Comparative Law.

Mohammad Agus Maulidi, Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Volume 24, Issue 4, (Oktober 2017).

Pan Mohamad Faiz dan Muhammad Reza Winata, Respons Konstitusional Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Pengurus Partai Politik (Constitutional Response Concerning the Prohibition for Regional Representative Council Candidates as Political Party Officials), Jurnal Konstitusi Volume 16, Nomor 3, (September 2019).

Radita Ajie, Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-undang (Open Legal Policy) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi (Limit To Open Legal Policy In Legislation Making Based on Constitutional Court Decision), Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13, Nomor 02 (Juni 2016).

Salmon E.M. Nirahua, Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Hukum Volume 18, Number 4, (Oktober 2011).

Sapto Budoyo, Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jurnal Ilmiah CIVIS Volume IV, Nomor 2, (Juli 2014).

Tohadi, Dian Eka Prastiwi, dan Reni Suryani, Larangan Pengurus (Fungsionaris) Partai Politik sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu 2019, Jurnnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Volume 11 Nomor 2 (Oktober 2021).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah Amandemen).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahn 2011 Nomr 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 65 P/HUM/2018, tertanggal 25 Oktober 2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU-IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Arena Hukum

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.