PENERBITAN KEPUTUSAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA YANG ISINYA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN

Budi Santoso
  Arena Hukum, Vol 12, No 3 (2019),  pp. 449-463  
Viewed : 55 times

Abstract


Abstract

This paper aims to analyze the provision governing a government agency responsible for manpower affairs shall continue to issue a decree regarding the registration of a Collective Labor Agreement if the parties continue to agree on the content of the Agreement contrary to the applicable laws and regulations. To obtain this objective, this legal research uses legislative approach and systematic interpretation. Based on the discussion, it can be concluded that the provision is stipulated due to the consideration that the Collective Labor Agreement is a form of written agreement arising from private relation between trade unions and employers on the basis of contractual freedom.

 

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan bahwa instansi terkait ketenagakerjaan harus tetap menerbitkan surat keputusan pendaftaran jika para pihak tetap bersepakat atas materi Perjanjian Kerja Bersama yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh tujuan tersebut, penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan penafsiran sistematis. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai instansi terkait ketenagakerjaan harus tetap menerbitkan surat keputusan pendaftaran jika para pihak tetap bersepakat atas materi Perjanjian Kerja Bersama walaupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa Perjanjian Kerja Bersama merupakan suatu bentuk perjanjian tertulis yang lahir dari hubungan privat antara para pekerja yang diwakili oleh serikat pekerja dengan pengusaha atas dasar kebebasan berkontrak.


Keywords


Registration of Collective Labor Agreement; Trade Unions; Worker Protection

Full Text:

PDF

References


Buku

Alatas, Vivi dkk. Laporan ketenagakerjaan di Indonesia. Jakarta: Kantor Bank Dunia, 2010.

Chandran, Ravi. Employment Law in Singapura. Singapura: Prentice Hall, 2005.

Collins, Hugh. Employment Law. London: Oxford University Press, 2003.

Davies, Anne C.L. Perspective on Labour Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Davies, Paul and Mark Freedland. Labour Law: Text and materials. 2nd ed. London: Weidenfeld and Nicolson, 1984.

Gernigon, Bernard, dkk. Perundingan Bersama: Standar ILO dan prinsip-prinsip badan pengawas, Terjemahan, ILO. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2004.

Hernoko, Agus Yudha. Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana, 2010.

International Labour Conference. Freedom of Association and Collective Bargaining. Jenewa: ILO, 1994.

Jefferson, Michael. Principles of Employment Law. London: Cavendish Publishing Limited, 1997.

Johnstone, Richard dkk. Beyond Employment: The legal Regulation of Work Relationship. New South Wales: The Federation Press, 2012.

Santoso, Budi. Perjanjian Kerja Bersama: Teori, Cara Pembuatan, dan Kasus. Malang: UB Press, 2012.

Silva, Sriyan de. Collective Bargaining Negotiations. ILO: ACT/EMP Publications, 1996.

Sridadi, Ahmad Rizki. Pedoman Perjanjian Kerja Bersama. Maang: Empat Dua Media, 2016.

Jurnal

Akhyar, Zainul. “Fungsi Negara dalam Perjanjian Kerja Bersama Perburuhan” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 6, No. 11, (2016): 937

Brodie, Douglas. “How Relational Is the Emplyment contract?”. Industrial Law Journal Vol. 40, Number. 3, (2011): 252

Situmorang, Ruben L. “Tinjauan Yuridis tentang Perjanjian Kerja Bersama Ditinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”. Lex Privatium Vol.1, No.1, (2013)

Naskah Internet

Syarizka, Deandra. “Kemenaker Targetkan Jumlah Perusahaan yang Memiliki PKB Terus Bertambah”. https://ekonomi.bisnis.com/read/20180408/12/781775/ kemenaker-targetkan-jumlah-perusahaan-yang-memiliki-pkb-terus-bertambah. Diakses 5 Juni 2018.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

Putusan Mahkamah Agung No. 153 K/PDT.SUS/2010 tanggal 28 Oktober 2010.

Konvensi ILO Nomor 98 tentang Kebebasan Berserikat dan Berunding Bersama.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Arena Hukum

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.