TANAH UNTUK KEADILAN SOSIAL : PERBANDINGAN PENATAAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN DI BEBERAPA NEGARA

Authors

  • Imam Koeswahyono Universitas Brawijaya Malang

DOI:

https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01201.4

Keywords:

Land, Social justice, Comparative

Abstract

AbstractThe essential meaning of the comparison of land management system in several countries: China, Ghana, Ethiopia and Indonesia relates to ideas in the framework of social justice land arrangement in an effort to find similarities and differences between the laws of land being compared. In addition, it provides an objective rational explanation of the causes of differences both in philosophy, conception, legal politics, regulation and equality between land laws in the three countries. With a conceptual and comparative approach, using the theory of access to obtain justice, this study aims to broaden the horizons for the study of land law that philosophy and conception of national land law (HTN) based on Customary Law with methods of adaptation and integration of the philosophy of Pancasila into Customary law and law national land is a necessity so that the goal of reforming the national land law access to reform and asset reform can realize the essence of social justice. AbstrakMakna komparasi pengaturan penataan pertanahan di beberapa negara: Cina, Ethiopia, Ghana serta Indonesia berkaitan dengan ide/gagasan dalam kerangka penataan tanah yang berkeadilan sosial sebagai upaya mencari persamaan dan perbedaan di antara hukum tanah yang diperbandingkan. Di samping itu, memberikan penjelasan secara rasional obyektif penyebab terjadinya perbedaan baik secara falsafah, konsepsi, politik hukum, pengaturan dan persamaan di antara hukum tanah pada tiga negara tersebut. Dengan pendekatan konseptual dan komparatif, menggunakan teori akses untuk memperoleh keadilan, kajian ini bertujuan untuk memperluas cakrawala pandang bagi pengkajian hukum tanah bahwa falsafah dan konsepsi hukum tanah nasional (HTN) berbasis Hukum Adat dengan metode adaptasi dan integrasi filosofi Pancasila ke dalam hukum Adat dan hukum tanah nasional merupakan sebuah keniscayaan agar tujuan pembaruan hukum tanah nasional akses reform dan asset reform mampu mewujudkan esensi keadilan sosial.

References

Buku

Ageung, Ivan Valentina, dan Myrna Asnawati Safitri. Implementasi TAP MPR No.IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Raca Institute, HuMa, Pokja PA PSDA,2004

Arizona, Yance. Konstitusionalisme Agraria. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2014.

Arizona, Yance. dkk. Pancasila Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Epistema Institute dan Yayasan Tifa, 2014.

Asshiddiqie, Jimly. Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Burns, Peter J. The Leiden Legacy, Concepts of Law in Indonesia. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1999.

Danardono, Donny. Wacana Pembaruan Hukum di Indonesia. Jakarta: HuMa dan the Ford Foundation, 2007.

Fauzi, Noer. “Pembaruan Hukum & Kebijakan Agraria, Siapa Peduli Reforma Agraria?â€, dalam Donny Danardono (Eds), Wacana Pembaruan Hukum di Indonesia. Jakarta: HuMa dan the Ford Foundation, 2006.

Graaf, K. J. De. dkk. Quality of Decision Making in Public Law: Studies in Administrative Decision-Making in the Netherlands. Amsterdam: Europa Law Publishing, 2007.

Hadjon, Philipus M. dkk. Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Hampshire, Stuart. Justice Is Conflict. USA: Princeton University Press, 2000.

I Nyoman Nurjaya., Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum, Prodi PPS Ilmu Hukum, Jurnal Ilmu Hukum Arena Hukum, Malang,2006

Koentjaraningrat. Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia, 2016.

Latif , Yudi. Revolusi Pancasila. Jakarta: Mizan, 2015.

Mcleod, Ian. Legal Theory. New York: Palgrave Macmillan Law Master, 2007.

Nurlinda, Ida. Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria: Perspektif Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

___________. Membangun Struktur Hukum Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Keadilan Agraria, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Agraria Universitas Padjadjaran, Bandung,2015

Otto, Jan Michiel dan Andre Hoekema. Fair Land Governance: How to Legalise Land Rights for Rural Development. The Netherlands: Leiden University Press, 2012.

Setiawan, Usep. Kembali Ke Agraria. Yogyakarta: STPN Press, KPA serta SaIns, 2010.

Sher, George dan John Stuart Mill. Utilitarianism and The 1868 Speech on Capital Punishment. USA: Hackett Publishing Company Inc, Indianapolis, 2001.

Siong, Gouw Giok. Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria. Jakarta: Keng Po, 1960.

Sitorus, Oloan. Kapita Selekta Perbandingan Hukum Tanah. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2004.

Soekanto. Meninjau Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Soeroengan, 1954.

Sumardjono, Maria SW. Pluralisme Hukum Dalam Pengaturan Sumberdaya Alam di Indonesia, Adaptasi, Harmonisasi dan Agenda ke Depan, Pidato Dies Natalis Fakultas Hukum UGM ke-71, 17 Februari,2017

____________________. Pluralisme Hukum Sumber Daya Alam dan Keadilan Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2018.

Tim Peneliti., Konfigurasi Politik Hukum Pertanahan Nasional Menuju Reforma Agraria, dalam Jurnal Keadilan Vol.6 No.1 Tahun 2012, (Pusat Kajian Hukum dan Keadilan, Jakarta.,2012

Ubink, Janine M, dkk. Legalising Land Rights: Local Practices, State Responses and Tenure Security in Africa, Asia and Latin America. The Netherlands: Leiden University Press, 2009.

Jurnal

Nazemi, Dakhyar A. Hairani, L. Indrayati. “Prospek Pengembangan Penataan Lahan Sistem Surjan Di Lahan Rawa Pasang Surutâ€. Agrovigor Vol. 5, No.2, (2012): 113-118.

Waryanta. “Integrasi Penataan Pertanahan Dalam Kerangka “Penataan Wilayah Pesisir Dan Lahan Atas Terpaduâ€. Bhumi: Jurnal Agraria Dan Pertanahan Vol. 2, No.1. (2016):19-30. Doi: 10.31292/Jb.v2i1.28

Disertasi

Gutiarso. Putusan Hakim Pidana yang Mencerminkan Asas Keadilan Berdasarkan Pancasila, Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013.

Suparjo, Manifestasi Hak Bangsa Indonesia dan Hak Menguasai Negara Dalam Politik Hukum Agraria Pasca Proklamasi 1945 Hingga Pasca Reformasi 1998 (Kajian Teori Keadilan Amartya Khumar Sen), Disertasi, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2014

Laporan Kajian/Penelitian

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.,2013.,White Paper: Kebijakan Pengelolaan Pertanahan Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta

Surat Kabar

Kesowo, Bambang. “Negara dan Masyarakat Adatâ€. Kompas. (20 September 2018): 6

“Tambang Banyak Picu Masalahâ€, Kompas. (20 Februari 2012): 1 dan 15.

Artikel Internet

www.huma.or.id, www.epistema.or.id, www. kpa.or.id, www.bpn.go.id, www.esdm.go.id, www.walhi.or.d diakses 15 Januari 2019

Downloads

Published

2019-05-03

How to Cite

Koeswahyono, I. (2019). TANAH UNTUK KEADILAN SOSIAL : PERBANDINGAN PENATAAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN DI BEBERAPA NEGARA. Arena Hukum, 12(1), 64–90. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01201.4

Issue

Section

Artikel