KEKUATAN MENGIKAT MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MASYARAKAT MADURA
DOI:
https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.6Keywords:
binding force, mediation, inheritance dispute, Madurese societyAbstract
Abstract
This socio—legal research aims to examine the implementation of mediation as alternative inheritance dispute settlement of Madurese society; and the binding force of mediation of the inheritance dispute settlement of Madurese society. The results of mediation are generally a written agreement signed by the parties witnessed by the village head, religious leaders, and community leaders. Although the peace agreement was carried out in the village with the village head and / or religious figure as the mediator, however, the parties obeyed the results of the mediation. The results shows that the mediation of the inheritance dispute settlement of Madurese society was carried out on a voluntary basis and to be kept secret from others, with village head and religious leaders as mediators. Mediation of inheritance dispute settlement of Madurese society is bining based on customary law because it is in accordance with way of life Madurese society “todus†(shame or humiliation) and the value of respect for “bhuppa bhabbu ghuru rato†(parent,Qur’an teacher, and leader).
Â
Abstrak
Penelitian sosiologis ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa waris masyarakat Madura; serta bagaimana kekuatan mengikat mediasi penyelesaian sengketa waris masyarakat Madura. Hasil mediasi umumnya berbentuk kesepakatan tertulis yang ditandatangani para pihak dengan disaksikan oleh kepala desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Meskipun kesepakatan perdamaian itu dilakukan di desa dengan mediator kepala desa (klebun) dan/ tokoh agama (keyae), ternyata para pihak taat melaksanakan hasil mediasi tersebut. Sumber data diperoleh melalui wawancara dan FGD dengan para informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Madura dilakukan atas dasar sukarela dan diupayakan untuk dirahasiakan dari masyarakat lain, dengan mediator sesepuh kerabat atau klebun (kepala desa) dan keyae (tokoh agama). Mediasi pada masyarakat Madura mempunyai kekuatan mengikat secara hukum adat karena selaras dengan mentalitas masyarakat Madura yang bersifat komunal, dan nilai-nilai untuk menjaga “todus†(malu atau dipermalukan) serta nilai penghormatan terhadap bhuppa bhabbu ghuru rato (bapak ibu, guru ngaji, dan pemimpin).
References
Buku
Abbas, Syarizal. Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat,dan Hukum Nasional. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009
Harahap,Yahya. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993
Hadikusuma, Hilman. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: CV. Bandar Maju, 2014
Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 1999
Soepomo. Bab-bab tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita, 1987
Wiyata, A. Latief. Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura, Yogyakarta: LkiS, 2006
Jurnal
Cindawati. “Analisis Kekuatan Mengikat Kontrak Sebagai Dasar Yuridis Dalam Bisnis Internasionalâ€, Arena Hukum Vol. 9, No.3, (Desember 2016): 386-402
Hasanah, Uswatun, dkk. “Pluralisme Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Warisan Pada Masyarakat Maduraâ€. Arena Hukum, Vol. 11, No. 1, (April 2018): 163-183
_____________________. “Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Maduraâ€. Prosiding UMM, (Oktober 2017) : 1064 -1070
Kaban, Maria. â€Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karoâ€. Mimbar Hukum Vol. 28, No. 3, (Oktober 2016):453-464
Khairandy, Ridwan. Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak, Jurnal Hukum Edisi Khusus, Vol. 18, (Oktober 2011): 37
Muhlizi, Arfan Faiz. â€Bantuan Hukum Melalui Mekanisme Nonlitigasi Sebagai Saluran Penguatan Peradilan Informal Bagi Masyarakat Adatâ€. Jurnal Rechtsvinding Vol. 2, No. 1, (April 2013): 65-79
Ngutra, Theresia. “Hukum dan Sumber-sumber Hukumâ€. Jurnal Supremasi Vol. XI, No. 2, (Oktober 2016): 193-211
Yulianti, Rina dan Sri Maharani. “Penyelesaian Sengketa Informal Berbasis Komunitas Adat Terpencil di Kepulauan Kangean (Pilihan Hukum dan Posisi Dalam SistemHukum Negara)â€. Jurnal Dinamika Hukum Vol.12, No.2, (Mei 2012): 197-207
Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Herziene Inlandsch Reglement (HIR)
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2020 Uswatun Hasanah, Afdolul Anam, Mohammad Amir Hamzah

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
This journal embed or display simple machine-readable CC licensing information. This journal allow reuse and remixing of content in accordance with a Creative Commons license, Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC). This license (CC BY NC) allows other users to re-edit / rewrite and rebuild a work non-commercially as long as the user gives credit and licenses his new work in the same domain.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).