STATUS HUKUM OUTSOURCING PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERKARA NOMOR 27/PUU-IX/2011
DOI:
https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.3Keywords:
Outsourcing, Workers/laborers.Abstract
Abstract
Rapid response to market demands can determine victory and defeat in the competition. Therefore, these days companies are concerned with things that accelerate this process for the sake of efficiency and effectiveness of the company. One way is to handover part of the work to other parties through chartering services or providers of laborers or known as outsourcing. Legal protection of workers/laborers in the employment agreement with the outsourcing system has been regulated in articles 64 to 66 of Law No.13 of 2003 concerning labor. And for outsourcing companies it has been regulated by the Decree of the Minister of Manpower and Transmigration Kep.101/Men/VI/2004 concerning Procedures for Licensing of workers of Labour Services Providers. The establishment of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia on August 13, 2003 gave new hope to the people of Indonesia to obtaun their constitutional rights. Th position and the relations between the state with the people in the constitutional perspective mare expected to become clearer.
Â
Abstrak
Respon yang cepat terhadap tuntutan pasar dapat menentukan kemenangan dan kekalahan dalam persaingan usaha. Oleh karena itu, belakangan ini perusahaan mementingkan hal-hal yang mempercepat proses ini demi efisiensi dan efektifitas perusahaan. Salah satu caranya adalah dengan menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak lain melalui jasa pemborongan atau penyedia jasa pekerja/buruh atau dikenal dengan istilah outsourcing. Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh dalam perjanjian kerja dengan sistem outsourcing telah diatur dalam pasal 64 sampai dengan pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan untuk perusahaan outsourcing juga telah diatur dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.101/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh. Dibentuknya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada 13 Agustus 2003 memberi suatu harapan baru bagi rakyat Indonesia untuk mendapatkan hak-hak konstitusionalnya. Kedudukan dan hubungan antara Negara dengan rakyat dalam perspektif konstitusi diharapkan semakin jelas.
Â
References
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Husni, Lalu. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia (edisi revisi). Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012.
Pangaribuan, Juanda. Aneka Putusan Mahkamah Konstitusi Bidang Hukum Ketenagakerjaan, Dilengkapi Ulasan Hukum, Cet. II. Jakarta : Muara Ilmu Sejahtera Indonesia, 2012.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011.
Soepomo, Iman. Hukum Perburuhan, Bidang Hubungan Kerja, Cet. VII. Jakarta : Djambatan, 1990.
Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. Ke 37. Jakarta : Pradnya Paramita, 2006.
Sutedi, Adrian, Hukum Perburuhan. Cet. II. Jakarta : Sinar Grafika, 2011
Wijayanti, Ani. Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada
Perusahaan Lain (Outsourcing) Dalam UU No. 13/2003, Dalam Bunga Rampai Masalah-masalah Hukum Masa Kini. Jakarta: UKI Press, 2004.
Wijayanti, Asri. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Cet. II. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
___________. Menggugat Konsep Hubungan Kerja. Bandung: Lubuk Agung, 2010.
___________.Strategi Belajar Argumentasi Hukum. Bandung: Lubuk Agung, 2011
___________. Strategi Penulisan Hukum. Bandung: Lubuk Agung, 2011.
___________. Hak Membentuk Serikat Buruh (Studi Perbandingan Hukum Indonesia, Australia, Phillipina). Surabaya: Revka Petra Media, 2012.
___________. Pengantar Ilmu Hukum. Surabaya : Revka Petra Media. 2012.
___________. Sinkronisasi Hukum Perburuhan Terhadap Konvensi ILO (Analisis Kebebasan Berserikat dan Kerja Paksa). Denpasar : Karya Putra Darwati, 2012.
____________. Rekonstruksi Hukum Ketenagakerjaan. Surabaya : Revka Petra Media, 2016.
_____________. Hak Buruh Untuk Berunding (Studi Perbandingan Hukum Indonesia, Australia, Phillipina). Surabaya : Revka Petra Media, 2013.
Jurnal
Adicahya, Akmal. “Penggusuran Pedagang Kaki Lima Sebagai Perbuatan Melawan Hukumâ€. Justitia Vol. 1, No. 1, (April 2017).
Borman, Syahrul. “Hak Keadilan Untuk Pekerja Outsourcing Paska Putusan Mahkamah Konstitusiâ€. Jurnal Konstitusi, Pusat Kajian Konstitusi Universitas Dr. Soetomo Surabaya Vol. 1, No. 1 (November 2012).
Fadlil Sumadi, Ahmad. â€Mahkamah Konstitusi dan Kontrak Outsourcingâ€. Jurnal Konstitusi Vol. 9, No. 1, (Maret 2012).
Tjandra, Surya. â€Understanding Worker’s Law Reform In Indonesia 1998-2004â€. Labour and Management in Development Journal Vol. 9, (2008).
Wijayanti, Asri. “Rights to the freedom of trade unions in the constitution and its implementationâ€. International journal of Applied Business in Economic Research Vol.15, No.7, (2016): 107-115. http://www.serialsjournals.com/serialjournalmanager/pdf/1499337029.pdf
______________. “Challenges Facing Education in the 21st Century of Labor Lawâ€. Law & Society : Private Law Ejournal Vol. 8, No. 180, (October 2013) https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2334157.
_____________. “Menuju Sistim Hukum Perburuhan Indonesia yang Berkeadilanâ€. Arena Hukum Vol 5, No. 3, (Desember 2012): 155-226. arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/download/111/11.
______________. “Kedudukan Sk Nokep 883-Dir/Kps/10/2012 Sebagai Dasar Pemberian Hak Pensiun Bagi Pekerja Pt BRI Persero Tbkâ€. Prespektif Vol. XIX, No.2, (Mei 2014): 115-124. http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/14
_____________. “Reformasi pengaturan outsourcingâ€. Law Review Vol. 12, No.1, (2012): 39-53 http://hope.library.uph.edu/uphlib/opac/serial_title_author.php?id=6864
Makalah
Yurikosari, Andari. Problematika Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dengan Outsourcing, disampaikan pada Sosialisasi Kajian Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Industrial. Cikarang: Hotel Cikarang Inn, 2011.
Surat Kabar
Djatmiko, Ario. â€BPJS dan Upah Dokterâ€. Jawa Pos. (13 Agustus 2012).
Suarini, Endang. â€Freeport dan Potret Buram Buruhâ€. Jawa Pos. (13 Oktober 2011).
Naskah Internet
Wijayanti, Asri. “Critical Analysis of the Right to Establish Trade Unions in Indonesiaâ€. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2186743.
_____________. “Kedudukan Legisprudensi sebagai Upaya Perlindungan Pekerja Outsourcingâ€. https://gagasanhukum.wordpress.com/2012/12/17/kedudukan-legisprudensi-sebagai-upaya-perlindungan-pekerja-outsourcing/.
_____________. “Legal aids for marginal communities, Man in Indiaâ€. http://serialsjournals.com/serialjournalmanager/pdf/1507180529.pdf
_____________. ______________. “Recognition And Protection of Religious Sects In Indonesia, Man in Indiaâ€. http://serialsjournals.com/serialjournalmanager/pdf/1507180504.pdf
_____________. “Framework Of Child Laborers Legal Protection In Marginal Communities, Man in Indiaâ€. http://serialsjournals.com/serialjournalmanager/pdf/1514006679.pdf
_____________. “Critical analysis of the minimum wages in order to achieve substantive justice†https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2183624
_____________. “Diskriminasi pembentukan serikat buruh keamananâ€. https://gagasanhukum.wordpress.com/2012/12/10/diskriminasi-pada-pembentukan-serikat-buruh-keamanan/
_____________. “Legal aids for marginal communities, Man in Indiaâ€, 97:18, h. 251-262. http://serialsjournals.com/serialjournalmanager/pdf/1507180529.pdf
_____________. “Kebebasan untuk berunding dan kewajiban untuk berundingâ€, dalam Buku Bab-Bab tentang Hukum Perburuhan Indonesia, Denpasar: Pustaka Larasan, 2012. Hlm. 91-96. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Hdo1wMH7bM0J:media.leidenuniv.nl/legacy/bbrl-labour-law final.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id
Dinas Tenaga Kerja. â€Transmigrasi, dan Kependudukan, Outsourcing, Ada Sejak Zaman Romawiâ€. www.disnakertransduk.jatimprov.go.id/majalah-sdm-plus/64-edisi-13-januari-2012. diakses 13 Maret 2013.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.
Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-07/Men/1990 tentang Pengelompokan Upah dan Pendapatan Non Upah
Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor B.31/PHIJSK/I/2012 tentang
Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2019 Anang Dony Irawan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
This journal embed or display simple machine-readable CC licensing information. This journal allow reuse and remixing of content in accordance with a Creative Commons license, Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC). This license (CC BY NC) allows other users to re-edit / rewrite and rebuild a work non-commercially as long as the user gives credit and licenses his new work in the same domain.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).