PARADIGMA PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL YANG RESPONSIF DALAM PERSPEKTIF TEORI J.H.MERRYMAN TENTANG STRATEGI PEMBANGUNAN HUKUM

Abstract

Abstract

Principally, development of law is a sustainable development. Functioning as human interest protection, law aims to reach an order and balance in society. Order in society guarantees the protection on human interest. One of them is the judicial review on  the Act no. 19 year 2013 on Protection and Enforcement to Farmers. This  reflects that the Act does not represent social purposes and functions. This shows no harmony and benefit connections between the Act no.19 year 2013 as a written law product and society. This phenomenon, then, is analyzed by the The John Henry Merryman's theoryon Development of law Strategy. The process of making a responsive law products is a participative one meaning that the process involves greatly the participation of society through social groups and individuals in the community. Reversely, an orthodox law products is characterized by its centralistic process in which state institutions dominate the process and colour it, especially the eminent executives.

Abstrak

Pembangunan hukum pada hakikatnya merupakan pembangunan yang berkelanjutan (sustainabledevelopment). Fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan yang hendak dicapai yakni menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Salah satu perundang-undangan yang dijudicialreview adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Adanya judicialreview terhadap UU No. 19 Tahun 2013, mengindikasikan jika undang-undang tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai kemanfaatan sosial. Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungankeselarasan dan kemanfaatan antara UU No. 19 Tahun 2013 sebagai hukum tertulis dengan masyarakat. Fenomena itu kemudian dianalisisteori strategi pembangunan hukumnya John Henry Merryman. Produk hukum yang bersifat responsif, proses pembuatannya bersifat partisipatif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial dan individu di dalam masyarakat. Adapun proses pembuatan hukum yang berkarakter ortodoks bersifat sentralistis dalam arti lebih dominannya lembaga negara terutama pemegang kekuasaan eksekutif dalam mewarnai hukum.