KONSEPTUALISASI PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI SMALL CLAIMS PROSEDURE DI INDONESIA

Anita Afriana, Rai Mantili, Ema Rahmawati
  Arena Hukum, Vol 11, No 3 (2018),  pp. 454-470  
Viewed : 140 times

Abstract


Abstract

The development of buying and selling both conventional and online transactions has an impact on the need for effective dispute resolution when there is a loss to consumers. Fast, simple, and low-cost consumer dispute resolution is needed to speed up the way the dispute is resolved. This article is part of the results of fundamental research conducted in a normative juridical method. The results showed that consumer dispute resolution in the court with a small claim value was not balanced with the mechanism of proceedings in the court, while the power of the decision through BPSK resolution was not final and binding. Small Claims Procedures are solutions that integrate informal and formal mechanisms as one of the concrete steps to achieve legal certainty in resolving consumer disputes in Indonesia.

            

Abstrak

Perkembangan jual beli baik transaksi secara konvensional maupun online berdampak pada kebutuhan penyelesaian sengketa yang efektif ketika terjadinya kerugian pada konsumen. Penyelesaian sengketa  konsumen secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan diperlukan dengan mempercepat cara penyelesaian sengketa. Artikel ini merupakan bagian dari hasil penelitian fundamental yang dilakukan secara yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan dengan nilai gugatan yang kecil tidak seimbang dengan mekanisme beracara di pengadilan, sementara itu penyelesaian melalui BPSK kekuatan putusannya tidak bersifat final and binding. Small Claims Procedures merupakan solusi yang memadukan mekanisme informal dan formal sebagai salah satu langkah konkret dalam rangka tercapainya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia.


Keywords


Court; Consumer dispute; Small claims prosedures.

Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Craston, Ross, The Rational Study of Law:Social Research and Access To Justice, dalam Deborah L Rhode, Access To Justice, Oxford University Press, Oxford: 2004.

Gardner, Bryan A, Black’s Law Dictionary, 8th edition, West Publishing, 2004.

Locke, John, Second Tratise of Government, The Sixth Edition, Univ of Adelaide Library, Adelaide, 2006.

Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2006

Nasution, AZ, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2011.

Sherida Ferraz,LeslieSmall Claims Courts and Qualified access to justice, an empirical research, Fundacko Getulio Vargas Law School, Rio de Janeiro, Brazil: 2008

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1995

Walner, Ralph Everybody's Guide to Small Claims Court, 12th Edition, United States: NOLO: 2008.

Wheelan,Christopher JSmall Claims Courts - A Comparative Study, New Oxford University Press., Oxford, 1990

Disertasi

Afriana Anita, “Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Dengan Mekanisme Acara Cepat Yang Berkepastian Hukum ( Small Claims Court) Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Acara Perdata Nasional” Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, ( Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2017.

Jurnal:

Afriana, Anita dan Fakhriah, Efa Laela “ A fast Procedure as an Access to Justice in Order to Realize a Simple, Fast, and Low Cost Principle in Indonesia”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 16 No. 1( Juni 2016).

Rajagukguk Erman, ” Peranan Hukum dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi” Jurnal Hukum Bisnis, No II Vol 6.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 Amandemen Keempat.

Het Herzienne Indonesisch Reglement (HIR atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui: Stb.1848 no.16, Stb. 1941 no. 44) untuk wilayah Jawa dan Madura.

Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Arena Hukum

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.