PENERAPAN PRINSIP RULE OF LAW DALAM PELAYANAN PUBLIK PENERBITAN SIUP DI KOTA TANGERANG SELATAN

Authors

  • Agus Nugraha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Jakarta

DOI:

https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01201.6

Keywords:

Rule of Law, Public Service, SIUP.

Abstract

AbstractRule of law as one of the principles in the principle of good governance is the main pillar in ensuring the implementation of quality public service, including in the service of issuing a Trading Business License (SIUP). The Purpose of this research is to describe and analyze the application of the rule of law principle in the service of issuing SIUP by the Regional Governent of South Tangerang City. This research uses an empirical juridical method with qualitativ descriptive data analysis techniques. The results of the study show that the application of the rule of law principle in the public service of issuing SIUP in South Tangerang City is still not optimal. This is due to a vacuum of norms, namely the absence of regulation regarding the SIUP Issuance Service Standards which were prepared in a participatory manner in accordance with Act No. 25 of 2009 concerning Public Services.AbstrakRule of law sebagai salah satu prinsip dalam prinsip good governance merupakan pilar utama dalam menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas termasuk dalam pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Tujuan dari penelitian dalam artikel ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip rule of law dalam pelayanan penerbitan SIUP oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan. Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode yuridis empiris dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. hasil penelitan menunjukkan bahwa penerapan prinsip rule of law dalam pelayanan publik penerbitan SIUP di Kota Tangerang Selatan masih belum maksimal. Hal tersebut disebabkan adanya kekosongan hukum (vacuum of norm) yakni belum adanya pengaturan mengenai Standar Pelayanan Penerbitan SIUP yang disusun secara patisipatif sesuai UU No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

References

Buku

Dwiyanto, Agus. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2008.

Hardiyansyah. Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta : Gava Media, 2011.

Nurmandi, Achmad. Manajemen Pelayanan Publik. Yogyakarta : PT Sinergi Visi Utama, 2010.

Per Bergling, Lars Bejstam, Jenny Ederlöv, Erik Wennerström, and Richard Zajac Sannerholm. Rule of Law in Public Administration: Problems and Ways Ahead in Peace Building and Development . Sweden : Edita Västra Aros AB, 2008.

Rasyid, Ryaas. Makna Pemerintahan : Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan. Jakarta : Mutiara Sumber Widya, 1997.

Speth, James Gustave. Governance for Sustainable Human Development : A UNDP Policy Document. New York : United Nation Development Programme (UNDP), 1997.

Shah, Anwar (Ed). Public Services Delivery. Washington DC USA : The World Bank, 2005.

Sutedi. Hukum Perizinan Dalam Sektor Publik. Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

Silaban, Togar dan Purwanto, Eddy. Menuju Manajemen Publik KelasDunia : Untuk Reformasi Birokrasi di Indonesia. Jakarta : Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, 2012.

United Nations Development Programme. Governance for Sustainable Human Development. New York : UNDP, 1997.

The Judge Advocate General’s Legal Center and School, Rule Of Law Handbook : A Practitioner’s Guide For Judge Advocates. Virginia : U.S. Army Center for Law and Military Operations Charlottesville, 2011.

United Nations. Rule of Law Indicators : Implementation Guide and Project Tolls. New York : UN, 2011.

United States Joint Forces Command, Handbook for Military Support to Rule of Law and Security Sector Reform. Washington DC : USJFC, 2011.

USAID’s Office of Democracy and Governance. Guide to Rule of Law Country Analysis : The Rule Of Law Strategic Framework. USA : USAID, 2010.

Artikel Jurnal

Bufford, Samuel. “Defining the Rule of Lawâ€. ABA Judges’ Journal Vol. 10, (2007).

Nalle, Victor Imanuel. “Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahanâ€. Jurnal Refleksi Hukum Vol.10, No.1, (April 2016):1-16. DOI 10.24246/jrh.2016.v10.i1.p1-16.

Nasarudin, Tubagus Muhammad. “Asas dan Norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Instrumen Pemerintahanâ€. Jurnal Hukum Novelty Vo.7, No.2, (2016):139-154.

Wiratraman, Herlambang P. “Good Governance Dan Pembaruan Hukum Di Indonesia: Refleksi Dalam Penelitian Sosio-Legalâ€. Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 2, No.1, (2013): 21-34. DOI 10.25216/JHP.2.1.2013.21-34.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945

Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Menteri Perdagangan No.46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Pertama Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Peraturan Menteri Perdagangan No.7/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan No.36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ditindaklanjuti dengan

Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor. 503/Kep.47-Huk/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Downloads

Published

2019-05-03

How to Cite

Nugraha, A. (2019). PENERAPAN PRINSIP RULE OF LAW DALAM PELAYANAN PUBLIK PENERBITAN SIUP DI KOTA TANGERANG SELATAN. Arena Hukum, 12(1), 113–135. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01201.6

Issue

Section

Artikel