KEWENANGAN PERADILAN TIPIKOR PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Mohammad Sahlan
  Arena Hukum, Vol 9, No 2 (2016),  pp. 166-189  
Viewed : 788 times

Abstract


Abstract

 The purpose of this journal is to analyze the competency of the administrative court and the corruption court to examine and decide the element of abused of power in corruption act after enacment of the Government Administration Acts and the legal implication when the legislation policy provides the authority to examine and decide upon the matter to the two institutions court, and the arrangements to ideal concept in the future. This is a normative law research, using conceptual approach, statute approach and case approach. The result of this research shows that theoretically and practically the concept of "abuse of power" in the Government Administration Acts is the same with the concept of "abuse of power" in the Eradication Corruption Acts. Therefore, the corruption court and administrative court both have absolute competence to examine and decide abuse of power in corruption. However, based on the principle of "lex posteriori derogate legi priori", the authority to examine and decide the element of abuse of power as positions in corruption becomes the absolute competence of the administrative court. Legal implications of the policy legislation give authority to both courts to examine and decide the abuse of power. First, potential competency disputes between both court; Second, create uncertainty mechanism for handling abuse of power in the corruption thus hampering efforts to eradicate corruption. Regulation in the future as problems of abuse of power as position does not dispute between the administrative court and the corruption court on judicial competency: First, the equation perspectives on the applicability of the Government Administration Acts, of the assessment of abuse of power in corruption. Second, reaffirming the absolute competence of the administrative court as arranged in the Government Administration Acts of assessment substance abuse of power in Article 3 of the Eradication Corruption Acts and arrangement in handling mechanisms (procedural law).

 

Abstrak

Jurnal ini bertujuan mengkaji kewenangan Peradilan TUN dan Peradilan Tipikor dalam memeriksa dan memutus unsur menyalahgunakan kewenangan dalam Tipikor pasca lahirnya UU Administrasi Pemerintahan, implikasi hukumnya ketika kebijakan legislasi memberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus masalah tersebut kepada dua lembaga Peradilan, serta konsep pengaturannya ke depan yang ideal. Kajian ini merupakan kajian hukum normatif, dengan menggunakan conceptual approach, statute approach, dan case approach. Hasil kajian menunjukkan secara teoritis dan praktis konsep “penyalahgunaan wewenang” dalam UU Administrasi Pemerintahan sama dengan konsep “menyalahgunakan kewenangan” dalam UU Pemberantasan Tipikor. Karenanya, Peradilan Tipikor dan Peradilan TUN secara atributif sama-sama memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus penyalahgunaan kewenangan dalam Tipikor. Namun demikian, berdasarkan asas “lex posteriori derogate legi priori”, kewenangan untuk memeriksa dan memutus unsur penyalahgunaan kewenangan karena jabatan dalam Tipikor menjadi kompetensi absolut Peradilan TUN. Implikasi hukum kebijakan legislasi yang memberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus penyalahgunaan kewenangan dalam Tipikor kepada dua lembaga peradilan, Pertama, berpotensi menimbulkan sengketa kewenangan mengadili antara kedua peradilan tersebut; Kedua, menimbulkan ketidakpastian mekanisme penanganan penyalahgunaan kewenangan dalam Tipikor sehingga menghambat upaya pemberantasan Tipikor. Pengaturan ke depan agar masalah penyalahgunaan kewenangan karena jabatan tidak menjadi sengketa kewenangan mengadili antara Peradilan Tipikor dan Peradilan TUN: Pertama, penyamaan perspektif mengenai keberlakuan UU Administrasi Pemerintahan, terhadap penilaian penyalahgunaan kewenangan dalam Tipikor. Kedua, menegaskan kompetensi absolut Peradilan TUN yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan terhadap penilaian unsur penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor dan melakukan penataan pada mekanisme penangannya (hukum acara).


Keywords


Tipikor

Full Text:

PDF

References


Buku

Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Chaerudin, dkk. Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Cetakan Kedua. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Chazawi, Adami. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Malang: Bayumedia, 2005.

Hadjon, M. Philipus, dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

_____________. Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi: Cetakan Kedua. Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2012.

HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan. Jakarta: Kemenpan RB, Tanpa Tahun.

Latif, Abdul. Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Mulyadi, Lilik. Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan. Bandung: Mandar Maju, 2010.

Wiyono, R. Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Jurnal

Alfitri. “Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional”. Jurnal Konstitusi Vol. 9, No. 3, (September 2012): 458.

AR. Suhariyono. “Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”. Jurnal Perspektif Vol. XVII, No. 1, (Januari, 2012): 21.

Fathudin. “Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik (Perspektif Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan). Jurnal Cita Hukum Vol. II, No. 1, (Juni 2015): 129.

Mahmud, Mulyadi. “Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Criminal Policy (Corruption Reduction In Criminal Policy Perspective)”. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 8, No. 2, (Juni 2011): 219.

Susetio, Wasis. “Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Agraria”, Jurnal Lex Jurnalica Vol. 10, No. 3, (Desember 2013):145.

Syafrudin, Ateng. “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”. Jurnal Pro Justitia IV Universitas Parahyangan, Bandung: 22.

Yulius, “Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014)”. Jurrnal Hukum dan Peradilan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Vol. 04, No. 3, (November 2015): 373.

Makalah

Nirwanto, D. Andhi. Arah Pemberantasan Korupsi Ke Depan (Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) disampaikan dalam Seminar Nasional dalam rangka H.U.T. IKAHI Ke-62 dengan tema “Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Menguatkan atau Melemahkan Upaya Pemberantasan Korupsi”. Jakarta: Hotel Mercure Ancol, 2015.

Sitorus, Santer. Praktek Peradilan Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Slide Presentasi (PPT), disampaikan dalam Colloqium Membedah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Surabaya: Garden Palace, 2015.

Santer Sitorus, 2015, Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Slide Presentasi (PPT), disampaikan dalam Sosialisasi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jakarta: KemenPAN RB, 2015.

Sidharta. Penemuan Hukum Melalui Putusan Hakim, Makalah, disampaikan dalam Seminar Nasional Pemerkuatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia, yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial RI, PUSHAM UII, dan Norsk Senter For Menneskerettigheter Norwegian Centre For Human Rights. Medan: Hotel Grand Angkasa, 2011.

Thohary, Wahyudi dkk. Survey Persepsi Korupsi 2015. Laporan Penelitian. Tanpa Tempat Terbit: Danish Royal Embassy, 2015.

Fakrullah, Zudan Arif. Tindakan Hukum Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan, Makalah, disampaikan dalam Seminar Nasional dalam rangka H.U.T. IKAHI Ke-62 dengan tema “Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Menguatkan atau Melemahkan Upaya Pemberantasan Korupsi. Jakarta: Hotel Mercure Ancol, 2015.

Disertasi

Parmono, Budi. “Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. Disertasi Doktor Ilmu Hukum. Malang: Fakultas Hukum UB, 2011. Dipublikasikan.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Penyalahgunaan wewenang.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Putusan Pengadilan

Putusan MARI Nomor 977K/PID/2004, tanggal 10 Juni 2005.

Putusan MARI Nomor 979K/PID/2004, tanggal 10 Juni 2005.

Putusan MARI Nomor 14/Pid.Sus /2012/PN.AB., tanggal 4 September 2012.

Putusan MARI Nomor 03/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PBR., tanggal 1 Mei 2013.

Putusan MARI Nomor 1485K/Pid.Sus/2013, tanggal 2 Oktober 2013.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 12 Mei 2015.

Putusan Hakim Pengadilan Tanjung Pinang Nomor 2/Pid.Sus-TIPIKOR/2015/PN.Tpg, tanggal 11 Juni 2015.

Putusan Hakim Pengadilan Tanjung Pinang Nomor 3/Pid.Sus-TIPIKOR/2015/PN.Tpg, tanggal 11 Juni 2015.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 55/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 9 Juli 2015.

Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan Nomor 176/B/2015/PT TUN-MDN, tanggal 21 Desember 2015.

Naskah Internet

Detik.com, “UU Administrasi Pemerintahan Dinilai Mengudeta Pemberantasan Korupsi”. http://news.detik.com/berita/2873765/uu-administrasi-pemerintahan-dinilai-mengudeta-pem-berantasan-korupsi. Diakses 28 Februari 2016.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. “Daftar Prolegnas 2015-2019 angka 37 dan angka 63”. http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list. Diakses 19 April 2016.

KBBI. “Arti dari Wenang”. kbbi.web.id/wenang. Diakses 6 Desember 2015.

KBBI. “Arti dari Salah Guna. Menyalahgunakan”. kbbi.web.id/ salah%20guna.menyalahgunakan. Diakses 8 Maret 2016.

KBBI. “Arti dari Hak”. kbbi.web.id/hak. Diakses 14 Maret 2016.

KBBI. “Arti dari Kuasa”. kbbi.web.id/kuasa. Diakses 14 Maret 2016.

Kamus

Black, Henry Campbell. Black’s Law Dictionary, Revised Fourth Edition. ST. Paul, Minn: West Publishing, 1968.

Moeimam, Susi dan Hein Steinhauer. Kamus Belanda-Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005.

Bull, Victoria. Oxford Learner’s Pocket Dictionary: Fourth Edition. Oxford: Oxford University Press, 2012.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Arena Hukum

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.