HAK KREDITOR DENGAN TAGIHAN PIUTANG TERTOLAK DALAM PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Sihabudin Sihabudin; Edo Adhitama

doi:10.21776/ub.arenahukum.2023.01601.5

Authors

Sihabudin Sihabudin Universitas Brawijaya
Edo Adhitama Universitas Brawijaya

DOI:

https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01601.5

Keywords:

Creditor, Receivables, Rights, Verification

Abstract

One of the stages in delaying payment of receivables obligations (PKPU) is the verification of receivables. There may be a possibility that the claim for receivables being rejected at the verification stage may occur, but there is no legal remedy that can be taken by the creditor, either ordinary or extraordinary legal remedies. This article aims to analyze the legal protection of creditors' receivables which are rejected at the receivables verification stage by administrators in the PKPU process and the authority of the supervisory judge in terms of the creditor's bill being rejected at the receivables verification stage. This normative research uses a statutory approach. The results show that Law Number 37 of 2004 does not regulate legal remedies if receivables are rejected in the accounts receivable verification. Efforts are made when this happens, the supervisory judge has the authority to reconcile creditors and debtors in determining. Thus, the debtor does not need to wait for the emergence of a settlement homologation if the bill is rejected in the verification of receivables to submit an appeal to the Supreme Court.

References

Buku

Kusumaatmadja, Mochtar. Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan. Bandung: Alumni, 2002.

Muljadi, Kartini. Penyelesaian Utang Piutang: Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bandung: Alumni, 2001.

Sjahdeini, Sutan Remy. Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto. Jakarta: Grafiti, 2002

Stein, M.P.. Dalam Maruar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Sunarmi. Hukum Kepailitan Edisi Ke-2. Jakarta: PT Sofmedia, 2010.

Wignjosumarto, Parwoto. Dalam Emmy Yuhassarie, Tugas dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Kepailitan, Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya: Cetakan Pertama.Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005.

Skripsi

Ardini, Audika Vania. “Renvoi Prosedur Sebagai Upaya Hukum Untuk Menentukan Kedudukan Kreditur Dalam Sengketa Pailit (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 645K/Pdt.Sus-Pailit/2017)”. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum (Depok: Universitas Indonesia, 2020). Tidak dipublikasikan.

Jurnal

Anzward, Bruce, Darwim dan Sri Endang Rayung Wulan. “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Konkuren (Tanpa Jaminan) Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Asmin Koalindo Tuhup”. Jurnal De Facto Vol. 5, No.2, (Januari, 2019): 160.

Budiono, Doni. “Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata 4, no. 2 (May 1, 2019): 109. https://doi.org/10.36913/jhaper.v4i2.81.

Dewi, Putu Eka Trisna. “Tinjauan Hukum Bisnis: Urgensi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan”. Jurnal Akses Vol. 8, No. 1, (2016).

Firmansyah, Arif. “Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia”. SYIAR HUKUM: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 13, No. 1, (Maret-Agustus 2012).

Hartono, Dedy Tri. “Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan.” Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Vol. 4, No. 1, (2016): 1–8.

Khair, Umul. “Analisis Yuridis Terhadap Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Bagi Debitor Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan”. JCH: Jurnal Cendekia Hukum Vol. 3, No. 2, (March 2018): 258.

Kuswardani, Danik Gatot, dan Achmad Busro. “Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Kreditor Preferen Dalam Perjanjian Kredit Yang Dijaminkan Dengan Hak Tanggungan”. Law Reform Vol. 9, No.2, (2014): 76.

Leonardus, Rado Fridsel, dan Novitasari. “Kedudukan Hukum Kreditor Yang Tidak Terverifikasi Dalam Undang-Undang Kepailitan”. Jurnal Hukum To-Ra, Vol. 6, No.3, (Desember 2020): 253.

Mamagkey, Rudy. “Fungsi dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Pemberesan Harta Pailit”. Lex et Societatis Vol. 3, No.2, (Maret 2015): 125.

Napitupulu, Herbert. “Voluntary Bankruptcy Petition (Pailit Diri Sendiri) Perseroan Terbatas (PT) Dalam Perspektif Prinsip/Asas Commercial Exit from Financial Distress”. KRTHA BHAYANGKARA Vol. 14, No. 1 (Maret 2020): 51–69.

Puspita, Tri Reni, dan M Faisal Husna. “Peranan hakim Pengawas Dalam Menyelesaikan Perkara Kepailitan Perseroan Terbatas di Pengadilan Niaga Medan MenurutUU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU”. Jurnal Kultura Vol. 18 No. 1, (Maret 2017): 6371.

Putri, Wilda Prima. “Perlindungan Hukum Terhadap Bank Sebagai Pemegang Jaminan Kebendaan Terkait Pelunasan Hutang Oleh Debitor (Studi Kasus Putusan No.50/Pailit/2010/PN.Niaga.JKT.PST)”. ADIL: Jurnal Hukum Vol. 9, No. 2, (Mei 2019): 35.

Rahmadianti, Rindy Ayu. “Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitor Oleh Kreditor Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, Jurnal Notarius Vol. 8, No. 2, (September 2015): 270.

Sahupala, Mardiono, “Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas Terhadap Pengurusan dan Pemberesan Harta Debitor Pailit”. Jurnal Lex Privatum, Vol. 4, No.1, (Januari 2016): 59.

Saputra, Citra Dewi. “Wewenang dan Tanggung Jawab Hukum Hakim Pengawas Dalam Proses Hukum Kepailitan Di Pengadilan Niaga”. Jurnal Thengkyang Fakultas Hukum Sjakhyakirti Vol.1, No.1, (2020): 11.

Sari, Novita. “Tinjauan Yuridis Pembatasan Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. Jurnal Kertha Patrika Vol.39, No.2, (Agustus 2017): 98.

Sinaga, Niru Anita, dan Nunuk Sulisrudatin. “Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia”. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Vol. 7, No. 1, (September 2016).

Swari, Ida Ayu Kade Winda, A.A. Gede Ngurah Dirksen, A.A. Sagung Wiratni Darmadi. “Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Para Kreditor Akibat Actio Pauliana Dalam Hukum Kepailitan”. KERTHA SEMAYA Vol. 2, No. 1, (Februari 2014): 1-5. Diakses 26 September 2022. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8115.

Tampemawa, Stevi G. “Prosedur Dan Tatacara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Menurut Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. Lex Privatum Vol. 7, No. 6, (2019).

Tatengkeng, Desrin, Sri Murni, dan Joy Elly Tulung. “Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Utang Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 – 2016”. Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol. 6, No. 3, (Juli 2018).

Peraturan Perudangan-undangan

Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Internet

Budiono, Doni. “Kajian Yuridis Pengajuan Kasasi Terhadap Putusan PKPU Dalam Putusan MK Nomor 23/PUU-XiX/2021”, https://pdb-lawfirm.id/kajian-yuridis-pengajuan-kasasi-terhadap-putusan-pkpu-dalam-putusan-mk-nomor-23-puu-xix-2021/. Diakses tanggal 8 Agustus 2022.

Kurnia, Abi Jam’an. “Tugas-Tugas Kurator dan Hakim Pengawas”, https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-kurator-dan-hakim-pengawas-dalam-kepailitan-cl738. Diakses 2 September 2022.

Tim Publikasi Hukum Online. “Altruist Lawyers Sepakat, Penerapan Putusan MK No.23/2021 Harus Tegas dan Terbatas”, https://www.hukumonline.com/berita/a/altruist-lawyers-sepakat--penerapan-putusan-mk-no-23-2021-harus-tegas-dan-terbatas-lt622ea2cada581/. Diakses 8 Agustus 2022.