EFEKTIVITAS PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) OLEH CAMAT MALINAU BARAT BERDASARKAN PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 14 TAHUN 2011

Meli Juita
  Arena Hukum, Vol 8, No 1 (2015),  pp. 54-70  
Viewed : 422 times

Abstract


Abstract

Ineffective issuance of building permit with respect to the lack of public awareness in the care of the building permit and West Malinau District Government officials also do not understand fully about the implementation of the issuance of building permit by sub-district after the enactment of the decree Malinau Number 14 In 2011. Problem formulation that is what degree of effectiveness publishing Building Permit conducted by the sub-district of West Malinau Malinau after the enactment of the decree Number 14 of 2011? And what factors or elements of the most dominant influence on the level of effectiveness of the issuance of building permit conducted by the sub-district of West Malinau Malinau after the enactment of the decree Number 14 of 2011?. The purpose of this paper is to determine the level of effectiveness of the publication Building Permit and the factors or elements of the most dominant influence on the level of effectiveness of the issuance of building permit conducted by the sub-district of West Malinau Malinau after the enactment of the decree Number 14 of 2011. Methods used is the juridical - empirical. The results of the study that the effectiveness of the publication Building Permit by sub-district of West Malinau Malinau Regent Regulation Number 14 of 2011 is not effective because of the factor structure, substance, and culture. The dominant factors or elements that most influence on the level of effectiveness of the publication Building Permit by Malinau District Head West after the enactment of the decree Number 14 of 2011 Malinau that legal factors, law enforcement factor, factor means or facilities, community factors, and cultural factors.

Abstrak

Ketidakefektifnya penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berkenaan dengan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan aparatur Pemerintah Kecamatan Malinau Barat juga belum memahami dengan sepenuhnya mengenai pelaksanaan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Camat setelah diberlakukannya Peraturan Bupati Malinau Nomor 14 Tahun 2011. Rumusan Masalah yaitu Bagaimana tingkat efektivitas penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilakukan oleh Camat Malinau Barat setelah diberlakukannya Peraturan Bupati Malinau Nomor 14 Tahun 2011? Dan Apa faktor atau unsur dominan yang paling berpengaruh terhadap tingkat efektivitas penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilakukan oleh Camat Malinau Barat setelah diberlakukannya Peraturan Bupati Malinau Nomor 14 Tahun 2011?. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui tingkat efektivitas penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan faktor atau unsur dominan yang paling berpengaruh terhadap tingkat efektivitas penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilakukan oleh Camat Malinau Barat setelah diberlakukannya Peraturan Bupati Malinau Nomor 14 Tahun 2011. Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris. Hasil dari penelitian bahwa efektivitas penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Camat Malinau Barat berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 14 Tahun 2011 belum berjalan secara efektif karena dari faktor struktur, substansi, dan kultur. Faktor atau unsur dominan yang paling berpengaruh terhadap tingkat efektivitas penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Camat Malinau Barat setelah diberlakukannya Peraturan Bupati Malinau Nomor 14 Tahun 2011 yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.


Keywords


IMB

Full Text:

PDF

References


Buku

Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), Prenada Media Group, Jakarta.

Agussalim Andi Gadjong, 2007, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor.

Diana Halim Koentjoro, 2004, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indah, Bogor Selatan.

Makmur, 2011, Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan, Refika Aditama Bandung.

Ridwan HR, 2010, Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1996, Pengantar Penelitian Hukum, Cetak ke-III, UI-Press, Jakarta.

_________, 2010, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Y. Sri Pudyatmoko, 2009, Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2001 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Peraturan Bupati Malinau Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat.

Naskah Internet

Dinas Pariwisata Kabupaten Malinau, Info Wisata Kaltara, http://infowisatakaltara.blogspot.com/2013/12/penduduk-adat-istiadat-dan-kebudayaan-kabupaten-malinau.html?m=1.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Arena Hukum