EFEKTIVITAS PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) OLEH CAMAT MALINAU BARAT BERDASARKAN PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 14 TAHUN 2011
DOI:
https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00801.4Keywords:
IMBAbstract
Abstract
Ineffective issuance of building permit with respect to the lack of public awareness in the care of the building permit and West Malinau District Government officials also do not understand fully about the implementation of the issuance of building permit by sub-district after the enactment of the decree Malinau Number 14 In 2011. Problem formulation that is what degree of effectiveness publishing Building Permit conducted by the sub-district of West Malinau Malinau after the enactment of the decree Number 14 of 2011? And what factors or elements of the most dominant influence on the level of effectiveness of the issuance of building permit conducted by the sub-district of West Malinau Malinau after the enactment of the decree Number 14 of 2011?. The purpose of this paper is to determine the level of effectiveness of the publication Building Permit and the factors or elements of the most dominant influence on the level of effectiveness of the issuance of building permit conducted by the sub-district of West Malinau Malinau after the enactment of the decree Number 14 of 2011. Methods used is the juridical - empirical. The results of the study that the effectiveness of the publication Building Permit by sub-district of West Malinau Malinau Regent Regulation Number 14 of 2011 is not effective because of the factor structure, substance, and culture. The dominant factors or elements that most influence on the level of effectiveness of the publication Building Permit by Malinau District Head West after the enactment of the decree Number 14 of 2011 Malinau that legal factors, law enforcement factor, factor means or facilities, community factors, and cultural factors.
Abstrak
Ketidakefektifnya penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berkenaan dengan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan aparatur Pemerintah Kecamatan Malinau Barat juga belum memahami dengan sepenuhnya mengenai pelaksanaan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Camat setelah diberlakukannya Peraturan Bupati Malinau Nomor 14 Tahun 2011. Rumusan Masalah yaitu Bagaimana tingkat efektivitas penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilakukan oleh Camat Malinau Barat setelah diberlakukannya Peraturan Bupati Malinau Nomor 14 Tahun 2011? Dan Apa faktor atau unsur dominan yang paling berpengaruh terhadap tingkat efektivitas penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilakukan oleh Camat Malinau Barat setelah diberlakukannya Peraturan Bupati Malinau Nomor 14 Tahun 2011?. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui tingkat efektivitas penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan faktor atau unsur dominan yang paling berpengaruh terhadap tingkat efektivitas penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilakukan oleh Camat Malinau Barat setelah diberlakukannya Peraturan Bupati Malinau Nomor 14 Tahun 2011. Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris. Hasil dari penelitian bahwa efektivitas penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Camat Malinau Barat berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 14 Tahun 2011 belum berjalan secara efektif karena dari faktor struktur, substansi, dan kultur. Faktor atau unsur dominan yang paling berpengaruh terhadap tingkat efektivitas penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Camat Malinau Barat setelah diberlakukannya Peraturan Bupati Malinau Nomor 14 Tahun 2011 yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.
References
Buku
Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), Prenada Media Group, Jakarta.
Agussalim Andi Gadjong, 2007, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor.
Diana Halim Koentjoro, 2004, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indah, Bogor Selatan.
Makmur, 2011, Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan, Refika Aditama Bandung.
Ridwan HR, 2010, Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada Jakarta.
Soerjono Soekanto, 1996, Pengantar Penelitian Hukum, Cetak ke-III, UI-Press, Jakarta.
_________, 2010, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Y. Sri Pudyatmoko, 2009, Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2001 tentang Izin Mendirikan Bangunan.
Peraturan Bupati Malinau Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat.
Naskah Internet
Dinas Pariwisata Kabupaten Malinau, Info Wisata Kaltara, http://infowisatakaltara.blogspot.com/2013/12/penduduk-adat-istiadat-dan-kebudayaan-kabupaten-malinau.html?m=1.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2015 Meli Juita

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
This journal embed or display simple machine-readable CC licensing information. This journal allow reuse and remixing of content in accordance with a Creative Commons license, Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC). This license (CC BY NC) allows other users to re-edit / rewrite and rebuild a work non-commercially as long as the user gives credit and licenses his new work in the same domain.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).