Rasionalisasi Pengadilan Agraria Di Indonesia Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Agraria Berkeadilan

Imam Koeswahyono; Diah Pawestri Maharani

doi:10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.1

Authors

Imam Koeswahyono Faculty of Law Brawijaya University
Diah Pawestri Maharani Universitas Brawijaya

DOI:

https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.1

Keywords:

Agraria, Konflik, Pengadilan Agraria.

Abstract

Pewujudan keadilan dalam bidang pertanahan merupakan amanat konstitusi sebagaimana Pasal 33 UUD RI 1945 Meskipun demikian hingga saat ini terdapat banyak pelanggaran dan konflik agraria yang terjadi, yang dapat dikatakan sebagai extraordinary karena di dalamnya terdapat konflik struktural dan berkaitan dengan kemampuan secara ekonomi yang dimiliki oleh kelompok tertentu Guna mewujudkan mekanisme peradilan yang berkeadilan dalam mengatasi konflik agrarian diperlukan suatu lembaga khusus Penelitian ini menggagas Pengadilan Agraria sebagai peradilan khusus yang memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus konflik agrarian Pembentukan Pengadilan Agraria semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam penyelesaian konflik agraria dan sebagai institusi penegakan hukum yang independen Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual

Author Biography

Imam Koeswahyono, Faculty of Law Brawijaya University

Universitas Brawijaya

References

Buku

Konsorsium Pembaruan Agraria, Catatan Akhir Tahun 2014 Membenahi Masalah Agraria: Prioritas Kerja Jokowi-JK pada 2015, (Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria, 2014)

Bakri, M., Hak Menguasai tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria), (Malang: UB Press, 2011)

Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya, (Jakarta: Djambatan, 1999).

Wirayuda, A.W., Dari Klaim Sepihak Hingga Land Reform: Konflik Penguasaan Tanah Di Surabaya 1959-1967, (Yogyakarta: STPN Press, 2010).

Koeswahyono, I., Politik Hukum Agraria Gagasan Pembentukan Pengadilan Agraria Perspektif DPD RI, (Jakarta: DPD RI, 2014).

Aditjondro, G. J., “Dimensi-Dimensi Politis Sengketa Tanah, Makalah Latihan Analisis Sosial Tanah, Medan, 1993” dalam Syarif, E., Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, (Jakarta: Gramedia, 2012)

Harsono, B., Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2008).

Naskah Akademik Usulan Pembentukan Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2003.

Rachman, N. F., “Pengantar” dalam Mulyani, L., Strategi Pembaruan Agraria untuk Mengurangi Kemiskinan : Analisis Hukum dan Kelembagaan. (Jakarta: PMB LIPI dan PT Gading Inti Prima, 2011).

Sumardjono, M. S.W., Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, (Jakarta: Kompas, 2009)

Konsorsium Pembaruan Agraria, Laporan Akhir Tahun 2013 Warisan Buruk Masalah Agraria di Bawah Kekuasaan SBY, (Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria, 2013), hlm. 3

Nusantara, A. H. G., Tanuredjo, B., Dua Kado Hakim Agung buat KedungOmbo: Tinjauan Putusan-putusan Mahkamah Agung tentang Kasus KedungOmbo, (Jakarta: Elsam, 1997).

Bachriadi, D., Sengketa Agraria dan Perlunya Menegakan Lembaga Peradilan Agraria yang Independen

Bachriadi, D., Lucas, A., Merampas Tanah Rakyat: Kasus Tapos dan Cimacan, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2001).

Jurnal

Sihaloho, M., Wahyuni, E. S., Kinseng, R. A., Tjondronegoro, S. MP., “Perubahan Struktur Agraria, Kemiskinan, dan Gerak Penduduk: Sebuah Tinjauan Historis”, Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, 2016: 55, diakses 14 Maret 2022

Paper

Maharani, D. P., Urgensi Pengadilan Agraria Yang Berbasis Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Sebagai Lembaga Penyelesaian Konflik Agraria Yang Berkeadilan Sosial disampaikan di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2014).

Suhariningsih, Peradilan Agraria Terintegrasi; Dalam Menyelesaikan Sengketa Agraria Yang Memberikan Rasa Keadilan dan Kepastian Bagi Masyarakat disampaikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014).

Tim Ahli DPD RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Agraria disampaikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014).

Mustafa, M. E., Pengadilan Pertanahan Untuk Menunjang Percepatan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Prahara Pertanahan, Pengadilan Tinggi Jawa Barat

Internet

Kalo, S., “Perbedaan Persepsi Mengenai Penguasaan Tanah dan Akibatnya Terhadap Masyarakat Petani di Sumatera Timur Pada Masa Kolonial Yang Berlanjut Pada Masa Kemerdekaan, Orde Baru dan Reformasi”, http://library.usu.ac.id/download/fh/pidana-syafruddin8.pdf, diakses 14 Maret 2022

Saturi, S., “Kaleidoskop Konflik Agraria 2012: Potret Pengabaian Suara dan Hak Rakyat (Bagian 2)”, https://www.mongabay.co.id/2012/12/27/kaliedoskop-konflik-agraria-2012-potret-pengabaian-suara-dan-hak-rakyat-bagian-2/, diakses 16 Maret 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “

“Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.”

“Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria.”

“Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.”

“Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.”

“Peraturan Kepala BPN-RI No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.”