RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DITINJAU DARI ASPEK BENEFITS PASAL 8J UNCBD

Abstract

Abstract

Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions in Indonesian positive law isset out in the legal system of intellectual property rights , in this case is the Law. 19 of 2002 on Copyright. However, the setting of Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions in Law . 19 of 2002 is very difficult to implement, due tothe difference principle contained in the legal system of intellectual property rights which are individual whereas traditional knowledge and traditional cultural expressions are communal. Under these conditions, Indonesia should have rules of traditional knowledge and traditional regulated expression sui generis. Recently,these rules are still in the draft form of Law 's Traditional Knowledge Traditional Cultural Expressions. Therefore, researchers analyzed more deeply about legal protections onthe Bill of Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions from the aspect of a fair distribution of benefits based on Article 8J United Nations Convention on Biological Diversity. By using normative research, the researchersfound that the billof PTEBT is more assertive and clear in regard to thePTEBT, in this case to include the protection of PTEBT commercial interests, including the scope of protection of PTEBT utilization and sharing results. This isin accordance with the aspects of equitable sharing of benefits based on Article 8J United Nations Convention on Biological Diversity.

Key words: traditional knowledge, traditional cultural expression, the draft law, the United Nations Convention on Biological Diversity

 

 

Abstrak

Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dalam hukum positif Indonesia diatur dalam sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual, dalam hal ini adalah UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Namun demikian, pengaturan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 sangat sulit untuk diterapkan karena perbedaan prinsip yang terdapat dalam sistem hukum  Hak Kekayaan Intelektual  yang bersifat individual dengan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang bersifat komunal. Berdasarkan hal tersebut maka Indonesia harus memiliki aturan pengetahuan tradisional dan ekspresi tradisional yang diatur secara sui generis. Pada perkembangannya aturan tersebut kini masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang Pengetahuan Tradisional an Ekspresi Budaya Tradisional. Oleh karena itu peneliti menganalisis lebih dalam tentang perlindungan hukum Rancangan Undang-undang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional ditinjau dari aspek pembagian keuntungan yang adil (benefits) berdasarkan Pasal 8j  United Nations Convention on Biological Diversity. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, maka ditemukan hasil penelitian bahwa RUU PTEBT lebih tegas dan jelas dalam mengatur PTEBT, dalam hal ini meliputi tujuan perlindungan PTEBT guna kepentingan komersial, termasuk di dalamnya adalah ruang lingkup perlindungan PTEBT dan Pembagian hasil pemanfaatan. Hal ini telah sesuai dengan aspek pembagian keuntungan yang adil (benefits) berdasarkan Pasal 8j United Nations Convention on Biological Diversity.

 

Kata kunci: pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, Rancangan Undang-undang, United Nations Convention on Biological Diversity