PELAKSANAAN PEMENUHAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERA (Hambatan dan Upaya Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Di Kabupaten Murung Raya)

Authors

  • Rimluk S Buhoy

DOI:

https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00603.2

Keywords:

Jamsostek

Abstract

Abstract

 

One of the protection of human rights, namely the principles of freedom in the field of labor relations in Indonesia contained in Paragraph D of Article 28 (2) Constitution NRI 1945. The existence of labor as a human being has the same rights as other human beings in terms of getting and doing a job and receive a fair return. labor law protection must be provided and the responsibility of the government and their employers to be able to give it. So coveted labor welfare can be realized. classic problem that employers in the District Joyless Kingdom less attention to the fulfillment of the rights of labor which existed as a labor agreement with the system time. All the more so towards the fulfillment of workforce in the labor and social security programs are often overlooked.

 

Key words: Protection of Human Rights, Labour, Employment Agreements Certain Time, labor and social security

 

 

Abstrak

Salah satu perlindungan hak asasi manusia, yaitu prinsip kebebasan di bidang hubungan kerja di Indonesia yang terkandung dalam Pasal 28 D ayat (2) UUD NRI 1945. Keberadaan tenaga kerja sebagai manusia memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya dalam hal mendapatkan dan melakukan pekerjaan dan menerima imbalan yang adil. perlindungan hukum perburuhan harus disediakan dan tanggung jawab pemerintah dan majikan mereka untuk bisa memberikannya. Kesejahteraan pekerja jadi incaran dapat direalisasikan. masalah klasik yang pengusaha di Kabupaten Murung Raya kurang memperhatikan pemenuhan hak-hak tenaga kerja yang ada sebagai suatu perjanjian kerja dengan waktu sistem. Semua lebih terhadap pemenuhan tenaga kerja dalam program jaminan sosial tenaga kerja dan sering diabaikan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan, hambatan serta upaya dalam pelaksanaan pemenuhan hak jamsostek bagi tenaga kerja dengan system PKWT di kabupaten Murung Raya. Tulisan ini berdasarkan hasil penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan lokasi Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos); Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD; Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI); dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Penelitian ini menunjukkan bahwa hampir 50% perusahaan di Kabupaten Murung Raya belum mengikuti program jamsostek hal ini dikaitkan dengan penghematan pengeluaran keuangan perusahaan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yakni dengan penerbitan peraturan system kerja kontrak / outsorching / PKW oleh pemerintah pusat.

Kata Kunci: Perlindungan Hak Asasi Manusia, Tenaga Kerja, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Jaminan Social Tenaga Kerja

Downloads

Published

2015-06-01

How to Cite

Buhoy, R. S. (2015). PELAKSANAAN PEMENUHAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERA (Hambatan dan Upaya Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Di Kabupaten Murung Raya). Arena Hukum, 6(3), 308–335. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00603.2

Issue

Vol. 6 No. 3 (2013)

Section

Artikel

License

Copyright (c) 2013 Rimluk S Buhoy

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal embed or display simple machine-readable CC licensing information. This journal allow reuse and remixing of content in accordance with a Creative Commons license, Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC). This license (CC BY NC) allows other users to re-edit / rewrite and rebuild a work non-commercially as long as the user gives credit and licenses his new work in the same domain.

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  1. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  3. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).