Independensi Aparat Pengawas Intern Pemerintah Guna Pelaksanaan Good Governance Berbasis CACM Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Herlin Angela Dewi

doi:10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.9

Authors

Herlin Angela Dewi Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung

DOI:

https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.9

Keywords:

Audit intern, Good governance, Independence

Abstract

This study aims to determine the independence of the government internal supervisory apparatus in order to realize the implementation of good governance in the Continuous Auditing and Continuous Monitoring (CACM) based local government environment. This normative juridical research show that CACM are tools that are expected to support the implementation of audits in order to produce effective and efficient audits. The research method used is normative juridicial. The results showed that APIP maintain independence and responsibility for supervision and guidance and be free from pressure from any party in order to realize reliable supervisory results the implementation of good governance in local government based on CACM.

References

Buku

Hetifa Sj., Sumarto. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance. Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003.

Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Depok : PT. Rajagrafindo Persada, Febru-ari 2016.

SF,Marbun. Dimensi-dimensi pemikiran hukum administrasi negara. Yogyakarta: UII Press, 2001.

Sidharta,Bernard Arief. Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia. Ban-dung: Mandar Maju, Cetakan Ketiga, 2009.

Suteki dan Galang Taufani. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktis). Depok: PT. Raja Grafindo Persada, Januari 2020

Widodo, Joko. Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT. 1nsan Cendikia, 2001.

Artikel Jurnal

Alles,Michael G. , Alexander Kogan, Miklos A. Vasarhelyi. “Feasibility and Economics of Continuous Assurance”. A Journal A practice and theory, Vol. 21, No. 1. (Maret 2002): 125. Diakses 10 Februari 2022. doi: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.167.9605&rep=rep1&type=pdf.

Alles,Michael G., Gerard Brennan, Alexander Cogan, Miklos A. Vasarhelyi. “Continuous Monitoring of Business Process Control:A Pilot Implemen-tation of A Continuous Auditing Systems at Siemens”. International Jour-nal of Accounting Information System. Vol.7, No.2, (Juni 2006):147. Di-akses 11 Februari 2022. doi: https://doi.org/10.1016/j.accinf.2005.10.004.

Ibad,Syahrul. “Hukum Administrasi Negara dalam upaya Penyelenggaraaan Pemerintahan yang Baik”. HUKMY Jurnal Hukum, Vol.1, No.1, (April 2021): 67. Diakses 11 Februari 2022. Doi:https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.55-72.

Jesika, Maria Ludya. Ramot P. Simanjuntak dan Salmon Sihombing. “Indepen-densi dan Tanggungjawab Auditor dan Pengaruhnya Terhadap Opini Au-ditor (Studi Kasus pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Jakarta Se-latan)”. Buletin Ekonomi Vol. 19, No.3 (Agustus 2015): 2. Diakses 10 Mei 2021. doi:https://doi.org/10.33541/bulletin%20ekonomi.v19i3.2015

Marlaini ,Aliamin ,Mirna Indriani. “Evaluasi Efektivitas Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Paradigma Baru (Studi Kasus pada salah satu Inspektorat di Aceh”. Jurnal Perspektif Ekonomi Darusalam, Vol.IV, No.3, (Maret 2018): 96. Diakses 15 Mei 2021. doi: https://doi.org/10.24815/jped.v4i1.10926

Mentari, Theresia. Gugus Irianto dan Rosidi. “Pengaruh Independensi dan Profe-sionalisme terhadap kinerja Auditor Internal dengan Budaya Sebagai Var-iabel Moderasi”. Jurnal Akuntansi dan Pajak. Vol.19, No,2. (2019):144. Diakses 10 Februari 2022. doi:http://dx.doi.org/10.29040/jap.v19i2.282

Nurhayati. “Peranan Good Governance dan Independensi Auditor terhadap Kinerja Auditor”. Jurnal Warta Edisi 51. (Januari 2017): 6. Diakses 10 Februari 2022. doi:https://media.neliti.com/media/publications/290665-peranan-good-governance-dan-independensi-6f3c49f2.pdf.

Pratistha, K. Dwiyani dan Widhiyani, Ni Luh Sari. “Pengaruh 1ndependensi Au-ditor Dan Besaran Fee Audit Terhadap Kualitas Proses Audit”. E_Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.VI, No.3. (2014): 421. Diakses 17 Mei 2021. doi: https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/8334

Setiawan, Miftah Budi dan Agung Nugroho. “Penerapan Konsep Continuous Au-diting : Studi Kasus Audit Kepatuhan Terhadap PTK 007 di SKK Migas”. Jurnal Informasi Keuangan dan Akuntansi, Vol.5. (September 2016):125. Diakses 10 Februari 2022. doi:https://doi.org/10.31092/jia.v5i1.65.

Sudrajat, Achmad Sodik. “Konsep dan mekanisme pengawasan terhadap pera-turan daerah dihubungkan dengan hakikat otonomi daerah”. Jurnal Ilmu Administrasi Vol.VII, No.3, (September 2010): 157. Diakses 7 Desember 2021. doi: http://jia.stialanbandung.ac.id/ 10.31113/jia.v7i3.304.

Susanto, Sri Nur Hari. “Good Governance dalam konteks Hukum Administrasi”. Administrative Law and Governance Journal Vol.2, No.2, (Juni 2019): 208. Diakses 10 Februari 2022. Doi :https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.205-217.

Kumpulan tulisan dalam buku

CACM,Tim. “Kajian Penerapan Continuous Auditing dan Continuous Monitor-ing,Studi pada Pemerintah Pusat”. Majalah Seputar Litbang, Media Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Pengawasan.(Edisi Tahun 2018 triwulan II). hlm.6.

Suyoko Yoyok. “Kajian Pengawasan Ex Ante (Suatu Studi Deskriptif)”, Majalah Seputar Litbang Media Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Pengawasan. (Jakarta: Pusat Penelitian Pengembangan Pengawasan Ba-dan Pengawasan, Keuangan dan Pembangunan (Puslitbangwas BPKP) Vol.3.No.III.September 2020). hlm.6.

Skripsi

Budi Santoso, Wilis. “Pengaruh Penerapan Kode Etik Auditor Oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Terhadap Terwujudnya Good Gov-ernance di Komisi Pemilihan Umum”. Skripsi Akutansi, Program Studi Strata 1 Akutansi. Jakarta: STIEI,2020. Tidak dipublikasikan

Thesis

Putra, Toufiq Agung Pratomo Sugito. “Pengaruh Independensi, Kompetensi, Dan Pengalaman Auditor Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Ter-hadap Pendeteksian Fraud Dengan Skeptisisme Profesional Sebagai Vari-abel Intervening Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau”. The-sis Ilmu Akuntansi, Program Pascasarjana Magister Ilmu Akuntansi. Bandung: Unpad, 2016. Dipublikasikan.

Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lem-baran Negara Nomor 4890

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041)

Permendagri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1605)

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Grand Design Implementasi Pengawasan Berkelanjutan dan Pemantauan Berkelanjutan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan