KAJIAN YURIDIS EFEKTIFITAS PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI LELANG HAK TANGGUNGAN

Ayup Suran Ningsih
  Arena Hukum, Vol 14, No 3 (2021),  pp. 546-566  
Viewed : 59 times

Abstract


Dalam perjanjian hutang piutang yang menyertakan jaminan diatur oleh Undang-Undang Hak Tanggungan, suatu bentuk perlindungan hukum yang telah diberikan Negara melalui Undang-Undang Hak Tanggungan kepada kreditur adalah wewenang untuk melakukan eksekusi objek jaminan debitur atau lelang. Pelaksanaan Lelang melalui Lembaga Lelang Negara dikenal sebagai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Penulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaturan dan pelaksanaan lelang hak tanggungan di KPKNL. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan lokasi penelitian di KPKNL Semarang. Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan di KPKNL Semarang mengikuti ketentuan PMK No. 213/PMK.06/2020. Lelang Hak Tanggungan melalui KPKNL menjadi solusi efektif bagi kedua pihak dalam hal debitur wanprestasi, karena KPKNL menerapkan prosedur aturan sesuai peraturan yang berlaku yang melindungi kepentingan kedua pihak, debitur dan kreditur dengan baik, yang dijamin oleh Peraturan. Hak dari kreditur wajib untuk dilindungi ketika debitur wanprestasi. Penyelesaian kredit macet melalui lelang wajib dilakukan sebagai langkah terakhir “ultimum remidium” bagi debitur.


Keywords


Lelang, Hak Tanggungan, Wanprestasi, Kredit Macet, KPKNL

Full Text:

PDF

References


Buku

S.H., Prof. Boedi Harsono. “Tanah Sebagai Jaminan Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis.” Hukum dan Pembangunan (1989).

Harun, Badriyah. Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah. Pustaka Yustisia, 2010.

Harsono, Boedi. “Tanah Sebagai Jaminan Kredit.” Jurnal Hukum & Pembangunan (2017).

Jurnal

Abubakar, Lastuti. “Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Melalui Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank.” Rechtidee 13, no. 1 (June 2018): 62–81.

Dianawati, Catur Budi, and Amin Purnawan. “Kajian Hukum Jaminan Hak Tanggungan Yang Dilelang Tanpa Proses Permohonan Lelang Eksekusi Ke Ketua Pengadilan Negeri.” Jurnal Akta (2017).

Ginati A., & Najib I. “Tinjauan Yuridis Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Penjualan Di Bawah Tangan Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet Di PD. BPR Bank Klaten.” Jurnal Repertorium IV, no. 1 (2017): 34.

Halim, Maria Stephannie. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK JAMINAN DALAM LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN.” Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune (2018).

Jufri, Supriadi, Anwar Borahima, and Nurfaidah Said. “Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Balai Lelang.” Jurnal Ilmiah Dunia Hukum (2020).

Nasution, Alvin Hamzah. “FUNGSI PERLINDUNGAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP NASABAH DEPOSAN.” JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL (2017).

Ningsih, Ayup Suran. “THE LEGAL PROTECTION FOR DEBTORS IN THE EXECUTION OF MORTGAGE AT THE SEMARANG STATE ASSETS AND AUCTION SERVICE OFFICE.” Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah 12, no. 1 (2021): 86–103. http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/12112/pdf.

Ningsih, Ayup Suran, and Hari Sutra Disemadi. “Breach of Contract: An Indonesian Experience in Akad Credit of Sharia Banking.” Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan 19, no. 1 (2019): 89–102.

Ningsih, Ayup Suran, Duhita Driyah Suprapti, and Nurul Fibrianti. “The Importance of Applying the Membership Value Toward Savings and Loans Cooperatives in Indonesia.” Sriwijaya Law Review 3, no. 25 (2019): 225–234. http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijayalawreview/article/view/235.

Nugroho, Pandu Dwi. “PELAKSANAAN LELANG TERHADAP OBYEK YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEADILAN PARA PIHAK.” Rechtidee (2018).

Ora, I Dewa Gede Agung Dhira Natsya, and Dewa Gde Rudy. “Kedudukan Lembaga Perbankan Sebagai Pembeli Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Jaminanya.” Acta Comitas (2021).

Prima Putri, Wilda. “Perlindungan Hukum Terhadap Bank Sebagai Pemegang Jaminan Kebendaan Terkait Pelunasan Hutang Oleh Debitor (Studi Kasus Putusan No.50/Pailit/2010/PN.Niaga.JKT.PST).” ADIL: Jurnal Hukum 9, no. 2 (May 2019): 35–60.

Supramono, Gatot. Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis. Jakarta: Djambatan, 1996.

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM EKSEKUSI PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH.” LEX PRIVATUM (2020).

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.

REPUBLIK INDONESIA. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, 1996.

Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, 2012.

Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, 2020.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 42 /POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, 2017.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Arena Hukum

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.