PELAYANAN PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM MELAKUKAN INVESTASI )

Sentosa Sembiring
  Arena Hukum, Vol 13, No 3 (2020),  pp. 528-549  
Viewed : 42 times

Abstract


 

ABSTRACT

In creating an investment climate to compete with other countries, various efforts have been made by the government, including simplifying the licensing process by issuing Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services (government regulation). The problem is whether the existence of these regulations can immediately solve licensing problems? This normative research using a statutory approach is collected through secondary data sources. As a result, the issuance of the government regulation is the first step in an effort to speed up the licensing process for investing. However, other efforts are needed so the presence of investors can increase, namely by equalizing the perceptions of all parties related to investment, so that the regulations issued do not conflict with each other. With synchronization, investors will get legal certainty and guarantees in carrying out their investments.

 

ABSTRAK

 

Dalam menciptakan iklim ivestasi agar bisa berdaya saing dengan negara lain, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah, termasuk menyederhanakan proses perizinan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP No.24/2018). Permasalahannya apakah keberadaan peraturan tersebut dapat serta merta mengatasi persoalan perizinan? Penilitian normatif ini meggunakan pendekatan peraturan perundang-undan dengan menggunakan sumber data sekunder. Hasilnya, diterbitkannya PP No. 24/2018 merupakan langkah awal dalam upaya untuk mempercepat proses perizinan untuk melakukan investasi. Namun, diperlukan upaya lain agar kehadiran investor dapat semakin meningkat yakni dengan menyamakan persepsi dari semua pihak yang terkait investasi, sehingga peraturan yang diterbitkan tidak saling berbenturan. Dengan adanya sinkronisasi maka investor mendapat kepastian dan jaminan hukum dalam menjalankan investasi.


Keywords


Investment; Integrated Licensing; Legal Certainty

Full Text:

PDF

References


Buku

Pudyatmoko, Y. Sri. Perizinan Problema Dan Upaya Pembenahan. Jakarta: Grasindo, 2009.

Daim, Nuriyanto A. Hukum Perizinan. Pelayanan Perizinan Terpadu Berbasis Teknologi Informasi Dalam Perspektif Good Governance. Yogyakarta: LeksBang Justitia, 2019.

Jurnal

Adrianty, Santhy Ainun; Lydia Goutama dan Nadya Rizky Nakayo. “Kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal Pasca Berlakunya OSS.” Jurnal Perspektif Hukum Vol. 19 No.2, (November 2019) : 250-262. file:///C:/Users/Acer/AppData/Local/Temp/209-384-1-SM.pdf. diaskses 24 Nopember 2020

Ansari, Muhammad Insa. “Omnibus Law Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal.” (Omnibus Law For Arranging Investment Regulation). Jurnal RechtsVinding, Vol. 9, No. 1, (April 2020). https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/5.%20Muhammad%20Insa%20Ansari.pdf,

Diakses 24 Nopember 2020

Arrum, Desi Arianing:”Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia” Jurnal Jurist-Diction Vol. 2, No. 5, (September 2019).

https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/15222. Diakses 24 Nopember2020

Azhar, Muhamad. “Omnibus Law sebagai Solusi Hiperregulasi Menuju Sinkronisasi Peraturan Per-Undang-undangan di Indonesia”. Jurnal Adminitrative Law & Governance Journal Vol. 2, Issue. 1, (March 2019 ) https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/6671. diakses 24 Nopember 2020

Baidarusa, Muhammad dkk. “Tinjauan Atas Regulasi Penanaman Modal Guna Meningkatkan Ketertarikan Investasi Infrastruktur Strategis Di Indonesia.” Jurnal BPPK Vol. 11, No.1, (2018): 75-86. file:///C:/Users/Acer/AppData/Local/Temp/163-Article%20Text-1444-1-10-20180823.pdf. Diakses 24 Nopember 2020

Busroh, Firman Freaddy. “Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan”. Jurnal Arena Hukum Vol. 10, No. 2, (Agustus 2017): 227-250. https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/viewFile/327/269. Diakses 24 Nopember 2020.

Fauzani Raharja, Ivan. “Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan.” Jurnal Inovatif Vol. VII, No. II (Mei 2014). https://media.neliti.com/media/publications/65220-ID-penegakan-hukum-sanksi-administrasi-terh.pdf. Diakses 8 Agustus 2019.

Kusmayadi, Rudy Catur Rohman. “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Investasi Daerah” Jurnal Pusaka edisi Juli Des 2015. Hlm 71. Tersedia di http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0vzF6UKPK3EJ:ejournal.alqolam.ac.id/index.php/jurnal_pusaka/article/download/34/43/+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=id, diakses 15 Agustus 2019.

Meliza, Kiki dan Robert A.Simanjuntak. “Pengaruh Desentralisasi Terhadap Masuknya Investasi Pada 32 Provinsi Di Indonesia”.

https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/.../158/. Diakses 1 Juni 2019.

Mustafa, Delly. “Potret Pelayanan Perizinan pada Era Otonomi Daerah” Jurnal Kebijakan Publik Vol. 3, No. 1, (Maret 2012): 1-57. https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/1539/0. Diakses 1 Juli 2019

Nugraha, Safri. “Landasan Teoritis Dan Yuridis Prosedur Perizinan Di Lingkungan Departemen Perhubungan”. Jurnal Hukum dan Pembangunan. (Februari 1997).

Nurhayati, Irna dkk. “Pendaftaran Badan Usaha Secara Elektronik Pasca Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018” (Electronic Registration of Business Post-Issuance of the Government Regulation Number 24 of 2018)” Jurnal Negara Hukum Vol. 10, No. 2, (November 2019)

file:///C:/Users/Acer/AppData/Local/Temp/1351-3845-1-PB.pdf. diakases 24 Nopember 2020

Rusmanto, Media Wieky. “Evaluasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kota/Kabupaten Di Wilayah Provinsi Jawa Barat”. Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA) No.2, Tahun XI (Juni 2017).

Sinaga, Edward James. “Upaya Pemerintah Dalam Merealisasikan Kemudahan Berusaha Di Indonesia” Jurnal RechtsVinding Vol. 6, No. 3, (Desember 2017)

Suparno. “Inovasi Daerah Untuk Meningkatkan Iklim Investasi”. Mimbar Administrasi Vol. 1, No. 1, (Oktober 2017): 8.

Media Elektronik

Amrin, Ali; Dadang Abdullah; M.Yasir Said. “Kebijakan Pemerintah Yang Menjamin Kepastian Hukum Dalam Berinvestasi Di Daerah.” Dalam Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah Volume 4 Nomor 2 Halaman 369-372 April 2019. Tersedia di: https://snllb.ulm.ac.id/prosiding/index.php/snllb.../216. diakses 10 Juni 2019.

Asiyah, Nur. “Strategi Implementasi Perizinan Dan Sanksi Administratif Sebagai Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak Termuat” Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 12, Nomor 1, Januari-Juni 2017. Hlm 132. Tersedia di https://media.neliti.com/media/publications/240387-strategi-implementasi-perizinan-dan-sank-94333c35.pdf. Diakses 1 Agustus 2019

Badan Pembinaan Hukum Nasional. Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Mekanisme Perizinan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi Di Indonesia. Jakarta: Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2016.

Tersedia di https://bphn.go.id/data/documents/mekanisme_perizinan.pdf, diakses Juli 2019

Damanik, Iqbal. “Deregulasi Izin: Melanjutkan Reformasi Perizinan di Daerah”. KPPOD Brief Membangun Indonesia dari Daerah. Edisi Januari-Maret 2015. Tersedia di: https://www.kppod.org/brief/download?id=22, Diakses Juli 2019

Djatmiati, Tatiek Sri. “Perizinan Sebagai Instrumen Yuridis Dalam Pelayanan Publik”. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Hukum Administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya 24 Novembar 2007. Tersedia di: http://repository.unair.ac.id/71258/1/KKB%20KK%20PG-33-11%20Dja%20p.pdf. Diakses 23 Agustus 2019

hukumonline edisi Kamis, 12 Juli 2018. “Potensi Masalah Hukum Pasca Terbitnya PP Perizinan Terintegrasi”.

Priatna, I Ktut Hadi. Pelaksanaan Sistem Online Single Submission Dan Pokok-Pokok Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 . Makalah. Bandung, 12 November 2018

Rheza, Boedi. “Menyederhanakan Perizinan, Meraih Investasi”. PPOD Brief Membangun Indonesia dari Daerah. Edisi Januari-Maret 2015. Tersedia di:

https://www.kppod.org/brief/download?id=22. Diakses 1Juli 2019.

Tim Peneliti KPPOD Tahun 2017. “Regulasi Usaha di Daerah Kajian Perda Pungutan dan Perizinan” Tersedia di https://www.kppod.org/backend/files/laporan_penelitian/kajian-perda-pungutan-dan-perizinan.pdf . Diakses 13 Agustus 2019.

Peratura Perundang-Undangan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Arena Hukum

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.