ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 DARI PERSPEKTIF SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE

Sapto Hermawan, Herman - Herman
  Arena Hukum, Vol 14, No 2 (2021),  pp. 328-348  
Viewed : 383 times

Abstract


Abstract

As an affected COVID-19 pandemic country, Indonesia took policy options through Social Restrictions on Large-Scale (PSBB), supported by six legal documents from Government Regulation in Lieu-of-The Law, Government Regulations, to Presidential Decrees. This socio-legal research aims to analyze the COVID-19 countermeasure policy through Roscoe Pound's sociological jurisprudence. Base on empirical data from March to December 2020, the results showed that the policy to overcome COVID-19 is supported by six legal documents when examined through analysis of the hierarchy of norms, clarity of the purpose and usefulness very contradictory to the purpose of the deployment restrictions of COVID-19 itself. Referring to sociological jurisprudence, the COVID-19 policies should be based on four essential elements adjusted to public requirements so that the implementation of the policies can perform effectively.

 

Abstrak

Sebagai negara yang terdampak pandemic Covid-19, Indonesia mengambil opsi kebijakan melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditopang oleh enam produk hukum mulai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, sampai dengan Keputusan Presiden. Penelitian sosio-legal ini bertujuan menganalisis kebijakan penanganan COVID-19 melalui penggunaan teori sociological jurisprudence Roscoe Pound. Berdasarkan data penelitian dari Maret sampai dengan Desember tahun 2020, hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan penanganan COVID-19 yang didukung oleh enam produk hukum apabila dikaji secara hierarki norma, kejelasan tujuan, dan kemanfaatan ternyata kontradiktif dengan tujuan membatasi ruang gerak sebaran virus COVID-19 itu sendiri. Selanjutnya mendalilkan kepada aliran sociological jurisprudence maka kebijakan penanganan COVID-19 seyogyanya disandarkan kepada empat poin mendasar yang disesuaikan dengan kebutuhan publik sehingga implemenetasi kebijakan penanganan COVID-10 dapat berjalan dengan efektif.


Keywords


Kebijakan Penanganan COVID-19, Sociological Jurisprudence

Full Text:

PDF

References


Buku

Atmosudirjo, S. Prajudi, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Bakhri, Syaiful, Ilmu Negara; dalam Pergumulan Filsafat, Sejarah dan Negara Hukum, Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.

Ballentine, James A., Ballentine's Law Dictionary, Indianapolis: Bobbs-Merrill Company, 1916

Belinfante, A. D., dan Boerhanoeddin Soetan Batoeah, Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara, Jakarta: Binacipta, 1983.

Hadjon, Philipus M., dkk, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Kusnardi, Moh., dan Bintang R. Saragih, Ilmu Negara, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.

Lubis, M. Solly, Kebijakan Publik, Bandung: Mandar Maju, 2007.

Marbun, S. F., dan Mahfud MD, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Liberty, 1987.

Mawardi, Irvan, Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada; Mewujudkan Electoral Justice dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis, Yogyakarta: Rangkang Education, 2014.

Muchsan, Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1981.

_______, Peradilan Administrasi Negara, Yogyakarta: Liberty, 1981.

Roscoe Pound, Social Control through Law, New Brunswick: Transaction Publishers, 1997.

________, The Ideal Element in Law, Indianapolis: Liberty Fund, 2002.

Sadjijono, H., Bab-bab Pokok Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2001.

Samidjo, , Ilmu Negara, Bandung: Armico, 1986.

Saputra, M. Nata, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali, 1988.

Soehino, Ilmu Negara, Yogyakarta: Liberty, 2005.

Kumpulan tulisan dalam Buku

Reza Banakar and Max Travers, "Law, Sociology, and Method" in Theory and Method in Socio-Legal Research, edited by Reza Banakar and Max Travers, Oxford; Hart Publishing, 2005.

Martin Innes, "The Art, Craft, and Science of Policing", in The Oxford Handbook of Empirical Legal Research, edited by Peter Cane and Herbert M. Kritzer, Oxford: Oxford University Press, 2010.pp. 13-33.

Jurnal

Gardner, James A., "The Sociological Jurisprudence of Roscoe Pound (Part I)", Vill. L. Rev., Vol. 7, Issue 1 (1961), pp. 1-26

Hermawan, Sapto, dan Herman, "Kajian Terhadap Tindakan Administrasi Pada Kekuasaan Yudikatif Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18, No. 1, (2021): 59-80.

Masotti, Louis H., “Theory and Application of Roscoe Pound's Sociological Jurisprudence: Crime Prevention or Control?", U. Mich. J. L. REFORM, Vol. 2 (1969), pp. 431-449.

Nowotny, Kathryn., Zinzi Bailey, Marisa Omori, and Lauren Brinkley-Rubinstein, "COVID-19 Exposes Need for Progressive Criminal Justice Reform”, Am. J. Public Health., Vol. 10, No. 7, (2020), pp. 967-968

Pound, Roscoe, “The Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence III”, Harvard Law Review, Vol. 25, No. 6, (Apr., 1912), pp 489-516.

____________, “Mechanical Jurisprudence”, Columbia Law Review, Vol. 8, Issue 8, (1908), pp. 605-623.

____________, “Law in Books and Law in Action”, American Law Review Vol. 44, Issue 1, (January-February 1910), pp. 12-36.

_____________, “The Need of a Sociological Jurisprudence”, Crime & Delinquency, Volume 10, Issue 4, (October 1, 1964) pp. 385-397

Tamanaha, B., “Sociological Jurisprudence Past and Present”, Law & Social Inquiry, Vol. 45, Issues 2 (2020), pp. 493-520.

Šlapkauskas, Vytautas, "The Significance of the Sociological Approach to Law for the Development of Jurisprudence", Societal Studies, Vol. 4, No. 8, (2010), pp. 167–181.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penananganan Pandemi Corona Virus Disease2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease2019 (COVID-19), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91).

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease2019 (COVID-19), (Surat Keptusan Nomor 010737 A).

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Corona Virus Disease2019 (COVID-19), (Surat Keputusan Nomor 022813 A).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease2019 (COVID-19), (Surat Keputusan Nomor 031030 A).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease2019 (COVID-19), (Surat Keputusan Nomor 010750 A).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Arena Hukum

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.