AKIBAT HUKUM “OPERASI GANTI KELAMIN” TERHADAP KEABSAHAN PERKAWINAN

Zenny Natasia Lianto
  Arena Hukum, Vol 11, No 2 (2018),  pp. 246-262  
Viewed : 168 times

Abstract


Abstract

Marriage in Indonesia is regulated in Act Number 1 year 1974 on Marriage, and article 2 Act No. 1 year 1974 on Marriage stating that marriage is declared valid if carried out according to the law of religion and beliefs of each party concerned. In other words, marriage in Indonesia is regulated by two laws namely Act No. 1 year 1974 on Marriage and religious law. However, in the reality, in Indonesia there is still a legal vacuum with marriage performed by parties who have sex-change operation before entering into marriage. Article 1 of Act No. 1 year 1974 on Marriage states that marriage takes place only between a man and a woman and does not explain how the status and position of the person who has performed a sex-change operation. While in the Catholic Catechism No. 369 of His design and illustration. With the provisions of Act No. 1 year 1974 on Marriage and the Catholic Catechism 369 of course sex-change operation has legal effects on the validity of marriage for Catholic couples.


Abstrak

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan dari masing-masing pihak yang terkait. Dengan kata lain, perkawinan di Indonesia diatur oleh 2 hukum yakni Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum agama. Namun pada kenyataannya di Indonesia masih terdapat kekosongan hukum terkait perkawinan yang dilakukan oleh pihak yang telah melakukan operasi ganti kelamin sebelum melangsungkan perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya menyebutkan bahwa perkawinan dilangsungkan antara seorang pria dan seorang wanita dan tidak menjelaskan bagaimana status dan kedudukan dari orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin. Sedangkan dalam Katekismus Gereja Katolik Nomor 369 dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan pria dan wanita sesuai dengan rancangan dan gambaran-Nya. Dengan adanya ketentuan dari Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Katekismus Gereja Katolik nomor 369 tentu saja operasi ganti kelamin memiliki akibat hukum terhadap keabsahan perkawinan bagi pasangan Katolik.


Keywords


Law effects; Sex-change operations; Validity of marriage

Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alim, Muhammad. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945. Yogyakarta: UII Press, 2001.

Husaini, Adian. Wajah Peradaban Barat. Jakarta: Gema Insani, 2005.

Mahmud, Peter. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenadamedia, 2005.

Makhluf, Hasanain Muhammad. Shafwatul Bayan, 1987.

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum : Suatu Pengantar. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.

Raharso, A. Tjatur. Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik. Malang: Dioma

Soemitro, Ronny Hanitijo. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan). Jakarta: Liberty, 1997.

Tim kerja di bawah pimpinan Dr. dr Djohansjah Marzoeki. Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengaturan Bedah Plastik. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1996.

Artikel Jurnal

Haris, S. “Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian”. Arena Hukum Vol.6, No.3, (Desember 2015): 336-359. doi:http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00603.3.

Subekti, T. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian”. Journal of

Dinamika Hukum Vol.10, No.3, (2010). DOI 10.20884/1.jdh.2010.10.3.103.

Valentina, N. “Kepastian Hukum Perjanjian Kawin Yang Sudah Disahkan Namun Tidak Dicantumkan Di Kutipan Akta Perkawinan Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang”. Arena Hukum Vol. 8, No.1, (April 2016): 71-91. doi:http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00801.5.

Naskah Internet

Putro, Bagus Prasetyo Purnomo & Liliek Istiqomah &Y usuf Adiwibowo. “Tinjauan Yuridis Perkawinan Al Khuntsa Menurut Hukum Islam”. Universitas Jember, www.repository.unej.ac.id. Diakses 14 Desember 2015.

Hasniaty, Nining & Dian Safitri & Syamsia Nur. “OPERASI KELAMIN (TRASGENDER DAN TRANSSEKSUAL) Ditinjau dari Pandangan Agama, Norma Adat Masyarakat, dan Hukum Negara”. Universitas Negeri Makassar, 2011, http://dokumen.tips/documents/operasi-ganti-kelamin.html. Diakses 12 desember 2015.

Purnama, I wayan &Simon Alexander. “Tinjauan Etika Kristen Terhadap Operasi Transeksual”. http://www.ojs.sttjaffray.ac.id/index.php./JJV71/article/view/89/_10. Diakses 15 Desember 2015.

Fr. William P. Saunders, Straight Answers: The Morality of 'Sex Change' Operations”; Arlington Catholic Herald, Inc; Copyright ©2005 Arlington Catholic Herald. All rights reserved; www.catholicherald.com diterjemahkan oleh YESAYA: www.indocell.net/yesaya atas ijin The Arlington Catholic Herald. Diakses 14 Desember 2015.

Oktrabiul, Zahirah “Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Kaum Homoseksual, Biseksual, dan Transgender di Indonesia, universitas Indonesia https://www.academia.edu/5661698/Pelanggaran_Hak_Asasi_Manusia_Terhadap_Kaum_Homoseksual_Biseksual_dan_Transgender_di_Indonesia. Diakses 7 Desember 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3019

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4674

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3886

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5076

Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Katekismus Gereja Katolik


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Arena Hukum

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.