PEMAKNAAN NORMA HAK ASASI MANUSIA DALAM UUD 1945 BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Aan Eko Widiarto, Muchamad Ali Safa'at, Mardian Wibowo
  Arena Hukum, Vol 11, No 2 (2018),  pp. 369-387  
Viewed : 30 times

Abstract


Abstract

The authority of judicial review of  an Act by the Constitutional Court has a strategic position in strengthening the rule of law in Indonesia, which is one of the characteristics is the recognition and protection of human rights. The Constitutional Court in exercising judicial review authority has interpreted various provisions of the 1945 Constitution on human rights. Some of which reinforce the meaning as grammatically read in the 1945 Constitution, but there are also decisions that mean differently than the grammatical meaning. This research was conducted to know the meaning of the provisions in the 1945 Constitution which regulate human rights, and to know whether through the Constitutional Court decision even change the meaning of human rights. This research method is normative juridical research. The approach used includes theoretical approach and conceptual approach. Based on the analysis of legal materials used in this study concluded that the decisions of the Constitutional Court other than affirm the meaning of human rights as contained in the 1945 Constitution, the Constitutional Court through its decision also has shifted (expand) some of the meaning of human rights contained in the 1945 Constitution.

 

Abstrak

Kewenangan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi menempati posisi strategis dalam penguatan negara hukum di Indonesia, yang salah satu cirinya adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. MK dalam menjalankan kewenangan pengujian undang-undang telah menafsirkan berbagai ketentuan UUD 1945 mengenai hak asasi manusia, yang beberapa penafsiran tersebut menguatkan makna sebagaimana secara gramatikal terbaca dalam UUD 1945 namun terdapat pula putusan yang memaknai secara berbeda dibandingkan makna gramatikal UUD 1945. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui makna ketentuan dalam UUD 1945 yang mengatur mengenai hak asasi manusia, serta untuk mengetahui apakah melalui putusan MK terjadi pergeseran bahkan perubahan makna hak asasi manusia dimaksud. Metode penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan teoretis (theoretical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini disimpulkan bahwa putusan-putusan MK selain menegaskan makna hak asasi manusia sebagaimana terdapat dalam UUD 1945, MK melalui putusannya juga telah menggeser (memperluas) sebagian makna hak asasi manusia yang tercantum di dalam UUD 1945.


Keywords


Constitutional Court; Human rights; Legal interpretation

Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Achmad. Menguak Tabir Hukum. Bandung: Sinar Harapan, 2005.

Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. Penafsiran dan Konstruksi Hukum. Bandung: Alumni, 2000.

Asshiddiqqie, Jimly. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Effendi, A. Masyhur. Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM). Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Ence, Iriyanto A. Baso, Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi. Bandung: Alumni, 2008.

Mertokusumo, Sudikno, dan A. Pitlo. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Konsorsium Ilmu Hukum Depdikbud, dan The Asia Foundation, 1993.

Phillips, O. Hood and Paul Jackson. Constitutional and Administrative Law. Eighth Edition. London: Sweet & Maxwell, 2001.

Setjen dan Kepaniteraan MKRI. Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945: Buku VI Kekuasaan Kehakiman. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2010.

Setjen dan Kepaniteraan MKRI. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2010.

Thalib, Abdul Rasyid. Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Repubik Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2011.

Artikel Jurnal

Nalle, V., Pulun Sari, R., & Syaputri, M. (2018). Analisis Ex-Ante Oleh Eksekutif Terhadap Rancangan Undang-Undang: Menuju Legislasi

Berkualitas Melalui Pendekatan Teknokrasi. Arena Hukum, 11(1), 184-208. doi:http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01001.10.

Makalah

Gaffar, Janedjri M. Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Surakarta, 17 Oktober 2009.

Moh. Mahfud MD. Wewenang Mahkamah Konstitusi Memutus Pengujian Undang-Undang disampaikan dalam Ceramah Pasis Sespim Polri. Jakarta, 10 Desember 2008.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Arena Hukum

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.