HAK GUGAT PEMILIH DAN MASYARAKAT DALAM PERSELISIHAN HASIL PILKADA CALON TUNGGAL

Indra Fajrul Falah
  Arena Hukum, Vol 11, No 2 (2018),  pp. 345-368  
Viewed : 56 times

Abstract


Abstract

 This research discusses the rights of voters and communities in the head of regional election disputes with one candidate. However, the rights of voters and communities have not regulated in the Head of Regional Election Act. The problem is that the enactment of the Head of Regional Election Act restricts the rights of voters and communities. This research is a legal research with statue approach, conceptual approach, historical approach, case approach, and using primary and secondary sources in law. This research concluded that the limitation of the rights of voters and communities in the head of regional election disputes based on the Head of Regional Election Act resulted that the voters and communities have not legal standing in the head of regional election disputes, so that the provisions of the Constitutional Court were not accepted, despite the fact that there were violations in the implementation head of regional election that destroy democracy.


Abstrak

Penelitian dalam artikel ini membahas hak gugat pemilih dan masyarakat dalam perselisihan hasil Pilkada calon tunggal. Namun hak gugat pemilih dan masyarakat tersebut belum diatur di dalam Undang Undang Pilkada. Permasalahannya berlakunya Undang Undang Pilkada serta perubahannya membatasi hak gugat pemilih dan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan kasus, serta bersumber pada bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembatasan hak gugat pemilih dan masyarakat dalam perselisihan hasil Pilkada pada Undang Undang Pilkada serta perubahannya mengakibatkan pemilih dan masyarakat tidak memiliki kedudukan hukum dalam perselisihan hasil Pilkada, sehingga selama persyaratan kedudukan hukum tidak terpenuhi, maka amar putusan Mahkamah Konstitusi adalah tidak dapat diterima, meskipun pada kenyataannya terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada yang menciderai demokrasi.


Keywords


The head of regional election dispute; One candidate; Legal standing

Full Text:

PDF

References


Buku

Fadjar, A. Mukthie. Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu, dan Demokrasi, Membangun Pemilu Legislatif, Presiden, dan Kepala Daerah dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu secara Demokratis. Malang: Setara Press, 2013.

Gaffar, Jenedjri M. Demokrasi dan Pemilu di Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.

_________. Politik Hukum Pemilu. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2005.

Nugroho, Susanti Adi. Class Action dan Perbandingannya dengan Negara Lain. Jakarta: Kencana, 2010.

Pamungkas, Sigit. Perihal Pemilu. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, 2009.

Siahaan, Maruarar. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

The Ace Electoral Network and The Encyclopaedia, Results Management Systems. ACE Electoral Knowledge Network, 2013.

Jurnal

Aceves, William J. “Actio Popularis - The Class Action in International Law”. University of Chicago Legal Forum Article 9, (2003): 354-401.

Mossop, David. “Citizen Suits - Tools for Improving Compliance with Environmental Laws”. Environmental Crime, 11.

Pusat Kajian Konstitusi FH-Universitas Brawijaya. “Implikasi Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Studi di Kabupaten Malang dan Kota Pasuruan)”. Jurnal Konstitusi Vol. 8 No. 1, (Februari 2011): 152-153.

Rogers, George R. “Legislative Intent vs. Executive Non-Enforcement: A New Bounty Statute as a Solution to Executive Usurpation of Congressional Power Legislative”. Indiana Law Journal Article 17, Volume 69, Issue 4, (Fall 1994): 1261.

Surat Kabar

Komisi Pemilihan Umum. “Calon Tunggal dan Nasib Pilkada 2015”, Suara

Komisi Pemilihan Umum, Edisi IV, (Juli - Agustus 2015): 40.

Peraturan Perundang-undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 79/PHP.BUP-XIV/2016.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Arena Hukum

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.