Cover Image

INTERPRETASI MAKNA PAJAK ATAS RUMAH KOS DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH : KAJIAN HERMENEUTIKA

Khoirul Hidayah
  Arena Hukum, Vol 10, No 3 (2017),  pp. 402-424  
Viewed : 70 times

Abstract


Abstract

Charging hotel tax for boarding house in Indonesian law The number 28, year 2009 about Regional Taxation and Retribution has social problem and has never fulfilled justice principal. Social fact shows that the function of boarding house is not merely for sleeping but also for living (primary need). One of purposes of formulating the law about charging hotel tax for boarding house is extending the object of regional taxation for increasing regional development through the rise of regional income. To fulfill the purpose of law constitution and also justice principal, the concept of charging hotel tax for boarding house must be distinguished. For making the new concept of charging hotel tax for boarding house, the first thing to do is to find the literal meaning of hotel and boarding house by applying hermeneutics theory. The research method is normatif with regulation and conceptual approach. The analysis result shows the new concept of hotel and boarding house taxation. The term ‘boarding house’ must be excluded from hotel concept and be another tax object. Fulfilling justice principal, the concept of charging hotel tax for boarding house written in the article 1, the law number 28, year 2009 must be reformed.


 

Abstraksi

Pemungutan pajak hotel atas rumah kos dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) memiliki persoalan sosial dan juga belum memenuhi prinsip keadilan. Fakta sosial menunjukkan bahwa fungsi rumah kos adalah bukan sekedar sebagai tempat menginap, namun juga sebagai tempat tinggal (kebutuhan primer). Guna memenuhi tujuan peraturan perundang-undangan dan juga memenuhi prinsip keadilan, maka konsep pemungutan pajak hotel atas rumah kos semestinya harus dibedakan. Tujuan penelitian adalah untuk membuat konsep baru pajak hotel yang terdapat di dalam UU PDRD. Jenis penelitian adalah normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Guna membuat konsep baru pemungutan pajak atas rumah kos, maka terlebih dahulu mencari makna sebenarnya hotel dan rumah kos melalui metode hermeneutika Gadamer. Berdasarkan hasil analisis, maka diperoleh konsep baru pajak hotel dan pajak rumah kos. Istilah rumah kos harus dikeluarkan dari konsep hotel, dan menjadi obyek pajak tersendiri. Guna memenuhi prinsip keadilan, maka konsep pemungutan pajak hotel atas rumah kos UU No.28 Tahun 2009 harus diubah.


Keywords


interpretation; hotel tax; boarding house.

Full Text:

PDF

References


Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Edisi keempat. Jakarta: PT.

Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Dostal, Robert J. Gadamer: The Man and His Work, dalam Robert J. Dostal, The Cambridge Companion to Gadamer. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

E. Sumaryono. Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat, Yogjakarta: Kanisius, 2002.

Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Friedmann, Wolfang. Legal Theory. London: Stevens & Son Limited, 1953.

Friedmann, Wolfang. Teori dan Hukum Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Terj.) Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Gadamer, Hans Georg. 2004. Truth and Method. Translation revised by Joel Weinsheimer and Donald G. Marshall, London: Continuum Publishing Group.

Gadamer, Hans-Georg. Truth and Methode (Kebenaran dan Metode). Terjemahan. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hamidi, Jazim. Hermeneutika Hukum. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Inwood, Michael. Routledge Encyclopedia of Philosophy. New York: Routledge. 1998.

L Tanya, Bernard Yoan dkk. Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi) . Yogjakarta: Genta Publishing, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2005.

Notoamidjojo. Demi Keadilan dan Kemanusiaan, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975.

Palmquis, Stephen. Pohon Filsafat Teks Kuliah Pengantar Filsafat, Pustaka Pelajar: Yogjakarta, 2002.

Soemitro, Rochmat. Asas dan Dasar Perpajakan 1. Bandung: PT. Eresco, 1975

Soemitro, Rochmat. Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan. Bandung: PT. Eresco, 1977.

Susanti, R. Diah Imaningrum. Penafsiran Hukum yang Komprehensif Berbasis Lingkar Hermeneutika. Malang: IPHILS, 2015.

Artikel Jurnal

A Williantino. “Peran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Dalam Optimalisasi Penerimaan Dari Sektor Pajak Rumah Kos Lebih Dari 10 Kamar.” Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Februari 2015: 1-19.

Dwi Swastika, Anjani dan Pusposari, Devi. “Persepsi Pemilik Rumah Kos Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.” Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB. Vol 2, No 2 (2013): 1-21.

Ew. Mewah. “Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado.” Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis. Desember 2013: 871-881.

Hendra Jaya, Lisa. Retnaningtyas Widuri. “Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Berbintang Di Surabaya.” Tax And Accounting Review. Vol. 1 No. 1 (2013): 109-113.

Hidayah, Khoirul. “Critical Review on Hotel Tax Over Boarding House from The Perspective of Islamic Equality Principle.” Jurnal Al-Ihkam. Vol. 12 No. 1 (Juni 2017): 206-228.

Kesowo, Bambang. “Negara Hukum, Program Legislasi Nasional Dan Kebutuhan Desain Besar Bagi Perencanaannya.” Arena Hukum. Volume 6, Nomor 1, (April 2012): 12-20.

Sidharta, Arief. “Struktur Ilmu Hukum Indonesia.” Makalah disampaikan pada Seminar “Paradigma Ilmu Hukum Indonesia”, 10 Februari 1998 di Universitas Diponegoro, Semarang.

Wulandari, Niken. “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Kategori Pajak Rumah Kos.” Jurnal Mahasiswa Perpajakan. Vol 7, No 1 (2015): 1-6.

Naskah Internet

Seputar NTT. “Tahun Ini Pemkot Kenakan Pajak Untuk Rumah Kos”. http://www.seputar-ntt.com/tahun-ini-pemkot-kenakan-pajak-untuk-rumah-kos/,5 Maret 2015. Diakses 5 Desember 2015

Tribunnews. “Berjalan Setahun Perda Pajak Rumah Kos Akan Direvisi”. http://surabaya.tribunnews.com/2013/06/15/baru-berjalan-setahun-perda-pajak-rumah-kos-akan-direvisi. Diakses 15 Oktober 2017.

Tribunnews. “Rumah Indekos Menjamur Pemkot Surabaya Cari Payung Hukum. http://www.tribunnews.com/regional/2013/06/14/rumah-indekos-menjamur-pemkot-surabaya-cari-payung-hukum. Diakses tanggal 15 Oktober 2017

Wikipedia Ensiklopedia Bebas. “Motel”. https://id. M.wikipedia.org/wiki/motel. Diakses 11 Januari 2016

Wikipedia Ensiklopedia Bebas. “Losmen”. https://id.m.wikipedia.org/wiki/losmen. Diakses 10 Januari 2016

Wikipedia Ensiklopedia Bebas. “Indekost”. https://id. M.wikipedia.org/wiki/indekost. Diakses 11 Januari 2016

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Reribusi Daerah


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Arena Hukum

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.