KEWAJIBAN MENYIMPAN PROTOKOL NOTARIS DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA
DOI:
https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01001.6Keywords:
Notary Protocol, Obligation, Punishment.Abstract
Abstract
This article is designed to investigate and analyze the legal consequence of non-performance obligation to keep the Notary protocol by a Notary. Performing the position, a notary is required to behave in a certain way, some of the behaviors are recognized as ethical behavior which is stipulated in the ethic code and as obligation that is established by Notary Profession Act. One of the behaviors demand is the obligation to keep the Notary protocol and cause legal consequence for the non-fulfillment obligation.. This article is analyzed with Normative Legal Research Method with statute and conceptual approach. Based on the study and analysis can be concluded that the violation of the obligation, Notary who is proven intentionally or negligently perform the obligation of Notary to save Notary protocol, there are responsibility and/or accountability that cause legal consequence, in the form of sanctions both administrative, civil and even criminal.
Abstrak
Artikel ini disusun bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum atas tidak dilaksanakannya kewajiban menyimpan Protokol Notaris oleh seorang Notaris. Dalam melaksanakan tugas jabatan, Notaris dituntut untuk berperilaku dengan cara tertentu, sebagian perilaku tersebut diakui sebagai perilaku etis yang diatur dalam kode etik dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang undang tentang Jabatan Notaris. Salah satu tuntutan perilaku tersebut adalah kewajiban menyimpan protokol Notaris dan tidak dipenuhinya kewajiban tersebut menimbulkan akibat hukum. Artikel ini disusun dengan normatif legal research metode dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil kajian dan analisa dapat disimpulkan bahwa dengan dilanggarnya kewajiban tersebut, Â Notaris yang terbukti dengan sengaja atau lalai melaksanakan kewajiban untuk menyimpan protokol Notaris terdapat tanggung jawab dan/atau tanggung gugat yang melahirkan akibat hukum berupa sanksi baik administratif, perdata dan bahkan pidana.
References
Buku
Adjie, Habib. Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik. Bandung: Refika Aditama, 2009.
Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Penafsiran Hukum Pidana,Dasar Pemidanaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kasualitas. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raagrafindo Persada, 2006.
Kelsen, Hans. Teori Umum tentang Hukum dan Negara (terjemahan Raisul Muttaqien). Bandung: Nusa Media, 2009.
___________. Teori Hukum Murni Dasar Dasar Ilmu Hukum Normatif (diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien). Bandung: Nusa Media, 2010.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
____________________. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
Mas, Marwan. Pengantar Ilmu Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
Mertokusumo, Sudikno. Teori Hukum. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2012.
Prodjodikoro, Wirjono. Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata. Bandung: Mandar Maju, 2000.
Rambe, Ropaun. Hukum Acara Perdata Lengkap. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
Soesilo, R. Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. Bogor: Politeia, 1995.
Jurnal
Fitriyeni, Cut Era. “Tanggung Jawab Notaris terhadap Penyimpanan Minuta Akta sebagai Bagian dari Protokol Notarisâ€. KANUN: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 3, (2012).
Putra, Dewa Nyoman Rai Asmara & Sagung Putri M.E Purwani. “Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah Pasca Putusan M.K.No. 49/Puu-X/2012â€. Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 5, No. 4, (2016), doi: https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i04.p11.
Sakdiah. “Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullahâ€. Al-Bayan Vol. 22, No. 33, (2016).
Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Undang undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang
undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan
Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2018 Arena Hukum
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
This journal embed or display simple machine-readable CC licensing information. This journal allow reuse and remixing of content in accordance with a Creative Commons license, Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC). This license (CC BY NC) allows other users to re-edit / rewrite and rebuild a work non-commercially as long as the user gives credit and licenses his new work in the same domain.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
